jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah memperbaiki layanan pendaftaran Kartu Prakerja. Pasalnya, masyarakat banyak yang ingin mendaftar secara online, namun tak sedikit yang menemukan kendala.
“Saya menerima beberapa pengaduan terkait kesulitan sebagian masyarakat mengakses situs pendaftaran Kartu Prakerja. Ketika mengakses, keluar tulisan ‘maaf, layanan kami sedang mengalami gangguan’. Ini kan sama artinya pendaftaran tidak bisa dilakukan. Terjadi terutama di daerah-daerah pelosok," ujar Daulay dalam pesan tertulis yang diterima, Senin (13/4).
BACA JUGA: Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Harus Transparan, Tak Perlu Persyaratan Berlebihan
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, masyarakat menganggap Kartu Prakerja merupakan solusi sementara di tengah situasi penyebaran COVID-19, dimana gelombang PHK terus meningkat.
“Pemerintah kan menyebut semuanya sudah siap. Tidak hanya sistem kerja dan pejabat penanggung jawabnya, tetapi juga sistem perangkat lunak penunjangnya juga mesti baik. Ini kan melayani jutaan warga negara. Harus betul-betul profesional dan tidak boleh ada kendala," ucapnya.
BACA JUGA: Ketum PHRI Apresiasi Keputusan Pemerintah Luncurkan Kartu Prakerja di Tengah Wabah Corona
Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR ini lebih lanjut mengatakan, dari sisi anggaran program Kartu Prakerja menyedot biaya yang tidak sedikit. Karena pandemi Covid-19, pemerintah diketahui menaikkan anggaran dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan target menjangkau 5,6 juta jiwa.
"Saya kira wajar ekspektasi masyarakat sangat besar pada program ini. Apalagi PHK terus terjadi. Tidak heran baru sehari dibuka yang mengakses sudah lebih 1,5 juta orang," katanya.
BACA JUGA: Pendaftaran Program Kartu Prakerja Resmi Dibuka, Menko Perekonomian Bilang Begini
Tingginya animo masyarakat, kata Daulay kemudian, mengindikasikan keinginan masyarakat meningkatkan keahlian cukup tinggi.
Kemudian, jumlah masyarakat yang kena PHK memang tinggi sehingga membutuhkan kegiatan sementara yang dapat meningkatkan kapasitas mereka. Indikasi lain, ada banyak angkatan kerja yang memerlukan pelatihan kerja dan ingin memasuki dunia kerja.
“Kalau daya tampungnya terbatas, sebaiknya pemerintah memikirkan agar kegiatan itu bisa diikuti lebih banyak lagi anggota masyarakat," katanya.
Menurut Daulay, realokasi anggaran di kementerian/lembaga bisa dialihkan untuk kegiatan seperti Kartu Prakerja. Harapannya, agar para alumni yang mengikuti pendidikan dan pelatihan nantinya dapat diterima bekerja. Selain itu, juga bisa termotivasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang