jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi pemerintah yang mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk mendapatkan kartu Prakerja tahap pertama terhitung sejak Sabtu (11/4).
Namun, dia mengingatkan agar dalam pelaksanaannya pemerintah bijaksana dan hati-hati sebab kuota kartu Prakerja gelombang pertama hanya untuk 164.000 pekerja.
BACA JUGA: Pendaftaran Program Kartu Prakerja Resmi Dibuka, Menko Perekonomian Bilang Begini
Sementara itu, pekerja yang membutuhkan pekerjaan saat ini sudah mencapai jutaan orang.
"Saat pemerintah menetapkan social distancing sampai sekarang ini banyak perusahaan yang telah merumahkan, bahkan mem-PHK karyawannya. Informasi yang berkembang tercatat 1,2 juta orang di-PHK," ujar Lestari Moerdijat di Jakarta, Senin (13/4).
BACA JUGA: Membedah Keunggulan Pintaria Sebagai Platform Digital Kartu Prakerja
Karena itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem tersebut minta kepada pemerintah agar memerhatikan semua pekerja yang dirumahkan dan kena PHK.
"Jangan sampai mereka frustrasi karena terbentur persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Aduh Pak Luhut, Dokter dan Perawat Harus Dapat Santunan, Ada Gerakan 18 April?
Dalam persyaratan untuk mendapatkan kartu Prakerja, disebutkan yang boleh mendaftar adalah warga negara berusia 18 tahun ke atas.
Rerie mempertanyakan batasan usia 18 tahun ke atas sampai berapa tahun, apakah mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun misalnya masih boleh mendaftar?
Rerie juga mengingatkan setelah peserta program ikut pendidikan dan pelatihan apakah pemerintah sudah mempersiapkan tindak lanjutnya, misalnya kesempatan atau lowongan kerja untuk mereka.
"Apakah pemerintah sudah punya data berapa banyak perusahaan yang siap menampung mereka? Jangan sampai setelah mendaftar dan ikut pelatihan, mereka kembali menjadi pengangguran," katanya.
Dia menambahkan, motivasi para pendaftar juga perlu digali. "Jangan sampai mereka mendaftar hanya untuk coba-coba. Setelah mereka lulus, siapa yang mengawasi dan menindaklanjuti. Ini penting, jangan sampai anggaran Rp 20 triliun yang disiapkan untuk program ini mubazir," imbuhnya.
Pendaftaran kartu prakerja ini dilakukan secara online, karena itu anggota dewan tersebut mengingatkan agar pemerintah juga menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem dan IT dengan baik.
"Jangan sampai pendaftar terkendala karena infrastruktur onlinenya belum siap. Kita tidak ingin dengar program yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah malah memunculkan masalah baru," pungkas Rerie. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi