jpnn.com - JAKARTA - Tokoh masyarakat Padang Lawas, Sumatera Utara Edi Hasibuan meminta pemerintah pusat segera turun tangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas.
Edi meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan, sebab saat ini muncul dualisme kepemimpinan di Padang Lawas.
BACA JUGA: Menhan Prabowo kepada Babinsa di Medan: Terima Kasih atas Dedikasimu
Permasalahan berawal saat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menerbitkan surat pengangkatan Wakil Bupati Palas Ahmad Zarnawi Pasaribu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, pada November 2021.
Ahmad Zarnawi ditunjuk sebagai Plt Bupati Palas dengan alasan Bupati Ali Sutan Harahap menderita penyakit stroke sejak Mei 2021, karena itu dinilai tidak mampu menjalankan tugas sebagai bupati.
BACA JUGA: Pantau Perayaan Imlek, Ridwan Kamil: Masyarakat Tionghoa Makin Rajin
Permasalahan kemudian muncul saat Ali Sutan tetap menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah, sementara Ahmad Zarnawi juga tetap berperan sebagai Plt Bupati.
Ali Sutan Harahap baru-baru ini mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Gojali sebagai Plt Sekretaris Daerah menggantikan Arpan Nasution.
BACA JUGA: Helikopter Jatuh di Ibu Kota Ukraina, Mendagri dan Sejumlah Pejabat Tewas
Gojali selama ini menjabat Kadis Perindagkop dan UMKM. Surat pengangkatan diterbitkan tertanggal Rabu (25/1/2023).
Tak berselang lama, Ahmad Zarnawi juga mengeluarkan kebijakan dengan mencopot tiga pimpinan OPD, di antaranya mencopot Gojali dari jabatan Kadis Perindagkop dan UMKM.
Tak berselang lama sejak pengangkatan Gojali sebagai Plt Sekda, ratusan masyarakat Palas mengepung komplek perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala pada Jumat (27/1).
Pengepungan dilakukan karena ruangan sekda digembok. Massa meminta untuk dibuka agar Gojali dapat segera menjalankan tugas sebagai sekda.
"Jadi, pemerintah pusat harus tegas menyelesaikan permasalahan ini, yang mana sebenarnya memiliki kewenangan sebagai bupati. Karena masyarakat bingung, mana yang harus diikuti," ujar Edi dalam keterangannya, Sabtu (28/1).
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) ini berharap pemerintah pusat tidak membiarkan masyarakat menjadi resah dan terus dilanda kebingungan.
"Jangan membiarkan rakyak ribut. Kami minta pemerintah pusat tegas. Kami minta mendagri segera ambil langkah cepat, jangan membiarkan rakyat terbelah."
"Kami minta tegakkan aturan dengan benar. Bagi masyarakat, siapa pun yang ditunjuk menjadi bupati tidak ada masalah, yang penting semua lewat mekanisme yang benar," ucap Edi.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini meminta Mendagri Tito Karnavian segera turun tangan, karena merasa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkesan tidak tegas.
"Kementerian Dalam Negeri kami harapkan turun tangan mengambil langkah dalam menetapkan kepemimpinan di Padang Lawas, jangan membiarkan konflik masyarakat meluas," kata Edi. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Jangan Melarang Pembangunan Rumah Ibadah
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang