jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif EmrusCorner Emrus Sihombing menyoroti wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang rencananya diterapkan pada 2021.
Praktisi komunikasi politik itu menilai persoalan ganti menteri berganti pula kebijakan sering terjadi di berbagai kementerian sejak era sebelumnya. Menurutnya, ganti menteri berganti pula kebijakan sepertinya akan terjadi lagi di sektor pendidikan kalau wacana penggantian UN diwujudkan Nadiem. Pasalnya, kata dia, era Mendikbud Muhadjir Effendy sebelumnya menerapkan UN.
BACA JUGA: Mendikbud Nadiem Diminta Tegas soal Penghapusan UN
Menurut Emrus, persoalan ini menunjukkan kebijakan menteri yang satu dengan lainnya atau sebelumnya tidak sejalan. "Karena itu, tidak salah kalau ada pandangan yang mengatakan ganti menteri ganti kebijakan terutama di dalam persoalan pendidikan," kata Emrus, Sabtu (14/12) malam.
Emrus menilai penghapusan, penggantian, maupun tetap mempertahankan UN bukanlah solusi mengatasi persoalan di sektor pendidikan Indonesia. Dia menilai langkah ini hanya seperti berbicara pada level hilir persoalan pendidikan.
BACA JUGA: UN untuk Pemetaan Kualitas Pendidikan? Apa Langkah Atasi Kesenjangan?
Padahal, ungkap Emrus, persoalan hulu pendidikan tidak pernah dibicarakan dan diselesaikan. "Artinya, apakah memang sudah waktunya menghapus UN dengan kondisi pendidikan Indonesia sekarang?" ujarnya.
Emrus menjelaskan masih banyak sektor hulu pendidikan seperti standarisasi mutu pendidikan, ketersediaan guru dari sisi kuantitas dan kualitas, penyediaan fasilitas, gedung, perpustakaan, laboratorium, hingga anggaran yang belum diperbaiki.
BACA JUGA: Andai Mas Nadiem Dicopot dari Kursi Menteri, UN Tetap Diganti
Menurutnya, kalau semua itu sudah diperbaiki maka tidak perlu lagi UN. Sebaliknya, kata dia, kalau standarisasi mutu pendidikan, ketersediaan guru dari sisi kuantitas dan kualitas, penyediaan fasilitas, gedung, perpustakaan, laboratorium, hingga anggaran belum dibenahi, maka penghapusan UN akan menjadi persoalan baru.
Karena itu, Emrus menyarankan Mendikbud Nadiem memperbaiki sektor hulu seperti standarisasi pendidikan, ketersediaan guru dari sisi kuantitas dan kualitas, penyediaan fasilitas, gedung, perpustakaan, laboratorium, hingga anggaran terlebih dahulu.
"Kalau semua sudah tersedia dan berjalan baik sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan, saya sangat setuju dengan penghapusan UN tersebut," katanya.
Sebaliknya, Emrus menegaskan kalau sektor hulunya belum dibenahi, maka wacana penggantian UN masih perlu dipertanyakan. "Harapan saya kepada Mendikbud (Nadiem) benahi sektor hulu semua persoalan pendidikan," harapnya.
Dia menegaskan soal ada atau tidaknya UN, sebenarnya bukan kebijakan substantif di dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Sebab, ujar dia, seringkali ini menandakan bertindak di level permukaan saja, tetapi tidak pernah membongkar apa yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan.
Dia mengatakan jangankan di pelosok Indonesia, sekolah swasta maupun negeri di pinggiran Jabodetabek saja masih ada persoalan. "Misalnya, saya kemarin berkunjung di sekolah yang menurut saya belum memadai dari jumlah guru, fasilitas yang tersedia, dan sebagainya," ungkapnya.
Karena itu, Emrus berpendapat diperlukan pemikiran matang secara holistik, mendalam, tidak sekadar mengambil keputusan yang sifatnya hilir. "Benahi juga yang di hulu itu," katanya.
Nah, Emrus menegaskan bahwa membenahi sektor hulu tidak cukup waktu lima tahun. Karena itu, ujar dia, diperlukan garis besar haluan negara (GBHN) di dalam semua sektor, termasuk pendidikan.
Menurut dia, atas dasar GHBN itulah menteri sekarang atau maupun yang berikut-berikutnya memiliki semacam garis atau pegangan per lima tahun tentang apa yang harus dilakukan. "Sehingga 20 tahun ke depan pendidikan kita mungkin sudah menyamai di Singapura," kata dia.
Emrus menegaskan langkah-langkah seperti inilah sebenarnya yang paling substantif di dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. "Bukan meniadakan atau menghapuskan atau tetap mempertahankan UN. Bukan di situ substantif pendidikan kita sekarang," ungkap Emrus. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy