jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Pilkada 2020 tidak perlu ditunda karena pandemi Covid-19.
Sebab, ujar Emrus, belum ada satu pun ilmuwan di dunia yang bisa memastikan kapan Covid-19 berakhir.
BACA JUGA: Jika Pilkada 2020 Tetap Digelar, Jangan Sampai KPU Menjadi Komisi Penyiksa Umum
"Pilkada haruskah ditunda? Saya termasuk yang berpendapat bahwa pilkada tidak perlu ditunda karena belum ada ilmuwan dan atau negarawan di dunia yang memastikan kapan persoalan Covid-19 dapat terkendali atau berakhir," ujar Emrus, Selasa (22/9).
Menurutnya, bila memang misalnya ada temuan atau pandangan yang memperkirakan mendekati kepastian bahwa kasus Covid-19 dapat berakhir pada beberapa bulan ke depan atau tidak sampai Desember 2021, maka ide penundaan pilkada sangat rasional.
BACA JUGA: Dari Arab Saudi, Habib Rizieq Suarakan Penolakan Pilkada 2020
Namun, katanya, bila belum ada kepastian maka penundaan pilkada dapat menimbulkan masalah baru lainnya.
"Antara lain penanganan Covid-19 di daerah berpotensi terganggu karena kurang kondusifnya dinamika politik di daerah-daerah yang seharusnya melakukan Pilkada 2020 ini," ungkapnya.
BACA JUGA: Hadar Gumay: Kami Tak Ingin Pilkada Menjadi Bencana Buat Semua
Karena itu, Emrus mengajak publik agar lebih memperbincangkan solusinya.
Menurutnya, setidaknya ada dua solusi yang simultan dilakukan mencegah kemungkinan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 terkait dengan Pilkada Serentak 2020.
Pertama, perlu menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat terkait dengan protokol kesehatan yang dirumuskan dengan bagus oleh pemerintah.
Dari aspek ilmu komunikasi, peningkatan jumlah kasus Covid-19 hingga kini di tanah air lebih disebabkan kurangnya kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat mengenai kasus Covid-19.
"Sebab, penyebaran Covid-19 dari manusia ke manusia lain," katanya.
Karena itu, Emrus menilai sudah saatnya pemerintah di semua jenjang membuat Strategis Komunikasi Promosi Kesehatan secara nasional hingga pada tingkat keluarga yang terukur dan dilakukan secara masif, terstruktur, sistematis, berkelanjutan dengan berbagai kemasan pesan inovatif, kreatif, persuasi.
"Ini untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku setiap individu di masyarakat," ungkap pengajar magister ilmu komunikasi Universitas Pelita Harapan itu.
Kedua, lanjut Emrus, para ketua umum parpol perlu melakukan pertemuan merumuskan kesepakatan tidak menggelar kampanye langsung, tetapi menggunakan media komunikasi. "Termasuk media sosial," tegasnya. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy