jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan perbedaan dua kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 kepada pemerintah.
Yakni, perbedaan antara kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah diberlakukan sejak beberapa waktu lalu, dengan PPKM Darurat yang akan diberlakukan.
BACA JUGA: Varian Baru COVID-19 Lambda Sudah Menyebar di 29 Negara, Waspadalah!
Menurutnya, PPKM Darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.
Jika tidak, maka wacana kebijakan PPKM Darurat tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang saat ini sedang berjalan.
BACA JUGA: Seleksi CPNS 2021 Sudah Dibuka, Ada 689.623 Formasi yang Diperebutkan
"Apa itu PPKM Darurat? Perlu definisi yang jelas. Kalau sama dengan PPKM sebelumnya, hasilnya pun akan sama juga," ujar Saleh dalam keterangannya, Rabu (30/6).
Saleh mengingatkan, kebijakan PPKM sebelumnya juga telah dinilai tidak berhasil.
BACA JUGA: Junimart Minta Pemerintah Awasi Penyaluran Insentif Bagi Nakes
"Kalau ada kebijakan baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," ucap Saleh.
Dia mengaku masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana pemberlakuan PPKM Darurat.
Pemerintah dinilai perlu menjelaskan definisi rencana kebijakan tersebut.
Saleh juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan karantina wilayah atau lockdown total. Jika pun tidak bisa, setidaknya lockdown akhir pekan.
"Mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM Darurat dengan lockdown akhir pekan."
"Artinya, pada hari-hari kerja diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir pekan."
"Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran COVID-19," ujarnya.
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tantangan ke depan semakin sulit karena orang yang terpapar COVID-19 semakin banyak.
Rumah sakit juga semakin penuh, tenaga-tenaga medis makin kewalahan, sehingga perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif.
Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, ada banyak kalangan yang menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah, namun pada tataran praktis, kebijakan tidak mampu menjawab persoalan yang ada.
"Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," katanya.
Dia kemudian mendorong pemerintah mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan.
Kebutuhan itu menurut dia antara lain ketersediaan ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracking, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien dan program vaksinasi harus dipercepat.
Saleh menilai protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas karena merupakan salah satu kunci dalam menghadapi COVID-19.(Antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang