jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan pemerintah menangani pandemi COVID-19 selama ini tidak maksimal.
Penyebabnya, di satu sisi pemerintah ingin menurunkan jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19, namun di sisi lain pemerintah tidak ingin roda perekonomian menjadi terganggu.
BACA JUGA: Gus Halim Optimistis Ibadah Kurban Berdampak Besar Bagi Pemulihan Ekonomi
"Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu setengah-setengah. Hasilnya, ya setengah-setengah juga. Covid-nya tetap ada, ya ekonominya juga belum stabil," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (20/7).
Untuk itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap pemerintah bisa melangkah lebih jauh.
BACA JUGA: Pesan Penting Bagi Orang tua yang Anaknya Terpapar COVID-19
Yakni, memikirkan satu agenda kebijakan yang bisa menyelesaikan akar masalah sebenarnya.
"Masalah sebenarnya itu penyebaran virus Covid-19. Apa pun kebijakan yang diambil, penurunan dan pemutusan mata rantai penyebaran virus Covid nanti harus diutamakan," ucapnya.
BACA JUGA: Guru Besar UI Bicara Soal Vaksin COVID-19 Dosis Ketiga, Begini
Menurut anggota dewan asal Sumatera Utara ini, kesehatan merupakan yang utama.
Karena ketika masyarakat sehat, akan bisa bekerja secara normal.
"Kalau orang sehat, bisa bekerja normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh lagi. Pandangan saya, ya sesederhana itu," ucap Saleh.
Saleh mengemukakan pandangannya mengomentari langkah yang akan diambil pemerintah, terkait penanganan COVID-19.
Masyarakat hingga kini masih menunggu hasil evaluasi dari pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Hasil evaluasi akan menentukan apakah pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat, mengakhirinya atau mengambil kebijakan lain.
"Evaluasi objektif harus dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan PPKM Darurat. Kelanjutannya tentu harus didasarkan hasil evaluasi tersebut," ucap Saleh.
Saleh juga mengatakan hasil evaluasi penting menjadi rujukan, karena saat ini muncul dua pandangan di tengah masyarakat.
Ada yang mengatakan PPKM Darurat tidak perlu diperpanjang. Selain karena tidak efektif, PPKM darurat dinilai sangat mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat.
Apalagi, bansos yang diharapkan masyarakat tidak semuanya diterima.
"Kalaupun ada yang menerima, nilainya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak," katanya.
Saleh juga menyebut di sisi lain ada masyarakat yang menilai bahwa PPKM Darurat berhasil.
"Menurut mereka, jika tidak ada PPKM Darurat, bisa jadi orang yang terpapar akan makin banyak. Karena itu, PPKM Darurat perlu dilanjutkan dengan catatan jaminan sosial yang cukup dan memadai," pungkas Saleh.(gir/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang