jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai pemprov tidak serius menangani masalah kemacetan di Ibukota.
Pernyataan ini disampaikan terkait rute Mass Rapid Transit (MRT) Fase II yang sudah berubah sebanyak dua kali.
BACA JUGA: Perubahan Rute MRT Tuai Protes, Ini Pembelaan Sekda
Rencana awal, rute fase II adalah Bundaran HI-Kampung Bandan yang kemudian diubah menjadi Bundaran HI-Ancol Timur. Kini rute berubah lagi menjadi Bundaran HI-Pulau K.
"Sekarang kita lihat, beberapa waktu lalu ada MoU perpanjangan trase dan pembuatan depo di Ancol Timur. PT MRT minta tambahan Rp 11 triliun. Nah sekarang tiba-tiba mau pindah lagi ke Pulau K. Masa proyek triliunan kayak gini rencananya," kata Taufik saat dihubungi, Sabtu (18/3).
BACA JUGA: DTKJ: Perencanaan MRT Fase II Tidak Jelas
Menurut politisi Gerindra ini, perpanjangan rute MRT Fase II hingga ke Ancol Timur yang ditandai adanya pendatangan MoU antara PT MRT dan PT Pembangunan Jaya Ancol belum disetujui dewan.
Ironisnya, belakangan pihaknya mendengar PT MRT kembali akan merubah trase proyek tersebut menjadi Bundaran HI-Pulau K.
BACA JUGA: Pemprov DKI Klaim Siap Hadapi Ramadan dan Idul Fitri
"Ini makin tidak jelas. Pulau K yang merupakan hasil reklamasi kan sedang digugat dan dimenangkan warga sebagai penggugat," ujarnya.
Terkait persoalan ini, kata Taufik, pihaknya pun berinisiasi membentuk Panitia Khusus (Pansus) MRT Fase II. Pansus tersebut dibentuk untuk menyelidiki ketidakjelasan proyek transportasi massal berbasis rel ini.
"Minggu depan pansus mulai bekerja. MRT bukan proyek ratusan juta rupiah yang mudah dievaluasi bila ada perubahan rencana. Segala sesuatunya harus melalui kajian yang matang dan terukur," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sstt..Dua Orang Ini Dicalonkan Gerindra Untuk Jabar
Redaktur & Reporter : Adil