jpnn.com - JAKARTA - Panitia khusus hak angket Pelindo II masih menjadi perhatian. Keseriusan panitia yang dipimpin Rieke Diah Pitaloka ini kian dipertanyakan.
Kritik datang dari Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Sosok yang sering diundang ke acara diskusi publik seputar politik, hukum dan anggaran ini memprediksi, Pansus Pelindo II akan gagal.
BACA JUGA: Bandara Ngurah Rai Ditutup, AirAsia Batalkan 22 Penerbangan, Silakan Cek Daftarnya Disini
"Pansus itu hanya akan positif bagi segelintir elite saja. Jangan mengharapkan atau bermimpi pansus ini seperti (pansus) Century," kata Uchok di Jakarta, Rabu (4/11).
Uchok mengimbau publik jangan terlalu berharap banyak Pansus Pelindo II menghasilkan sesuatu yang positif. Apalagi, belakangan di tubuh pansus sendiri mulai terlihat pecah. Ada anggota yang serius, ada yang hanya main-main saja.
BACA JUGA: Bantah Pansus Pelindo II Masuk Angin, Rieke: Kalau tak Penting, kok Dikomentari
"Ada yang serius dan ada yang cari kesempatan kongkalikong. Ini memprihatinkan," tandasnya.
Uchok menjelaskan, ketidakseriusan dalam pansus juga terlihat karena ada anggota yang sudah tidak sepakat lagi pansus dilanjutkan.
BACA JUGA: Terungkap, Inilah Kebiasaan ANG, Sebelum Dihabisi dan Dikubur di Bawah Kandang
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman ikut mempertanyakan keberadaan panitia khusus hak angket Pelindo II. Menurut dia, penggunaan hak angket dalam pansus ini terlalu berlebihan jika hanya ingin mengusut penyimpangan di PT Pelindo II yang jumlahnya tidak seberapa.
"Dari segi materiil, Pelindo II ini tidak layak untuk dijadikan target penggunaan hak angket. Ini sangat berbahaya. DPR bisa dituduh menyalahgunakan hak angket, menyalahgunakan kekuasaannya secara berlebihan" kata Benny.
Setelah mencermati kinerja pansus beberapa minggu ini, Benny melihat pansus hanya menyelidiki hal-hal kecil yang harusnya bisa ditangani oleh aparat penegak hukum.
"DPR bukan lembaga bebas, tidak bisa suka-sukanya. Pansus angket Pelindo II ini bisa dituntut ke pengadilan karena menyalahgunakan wewenang," kata Benny. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP: Pencopotan Menteri Rini Tak Perlu Arahan Megawati
Redaktur : Tim Redaksi