jpnn.com, JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI akan memberikan dukungan penuh pembayaran kompensasi bahan bakar minyak (BBM), LPG dan listrik kepada Pertamina dan PLN serta penebalan program perlinsos (perlindungan sosial).
Hal tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan agenda Pembahasan Perubahan APBN 2022 di Jakarta, Kamis (19/5).
BACA JUGA: Senator Minta Dana Kompensasi BBM untuk Bayari Korban Lapindo
Menurut Said, penugasan tanpa dukungan anggaran yang memadai akan membuat keuangan Pertamina dan PLN berpotensi mengalami risiko yang serius.
"Hal itu akan memperburuk kinerja keuangan kedua BUMN dan memperburuk credit ratingnya, bahkan credit rating pemerintah sendiri," kata politikus PDI Perjuangan ini.
BACA JUGA: Warga Miskin Tidak Dapat Dana Kompensasi BBM
Lebih lanjut, Said mengatakan penebalan program perlinsos niscaya dibutuhkan rumah tangga miskin menghadapi berbagai kenaikan harga kebutuhan konsumsi.
Menurut Said, perlinsos sebagai social stabilizer akan tetap efektif.
BACA JUGA: Ketua Banggar DPR Sampaikan 6 Pandangan Soal Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara
Said mengingatkan negara harus banyak akal dan harus berani mengalihkan potensi kesulitan rakyat menjadi tanggung jawab negara.
Selain itu, pemerintah juga harus kreatif dalam mengelola pembiayaan agar kesehatan APBN tetap terjaga.
Pada kesempatan itu, Said juga mengingatkan likuiditas global yang akan makin ketat berpotensi menekan pasar SBN kita.
“Cost of fund akan makin mahal bagi pemerintah untuk dapat menarik sumber pembiayaan APBN dari pasar, di sisi lain perbankan akan mulai membutuhkan likuiditas tambahan untuk menyalurkan kredit ke sektor riil,” ujar Said.
Pada bagian lain, Said mengatakan Pemerintah mengajukan usulan perubahan belanja negara pada APBN 2022 sebesar Rp 3.106 triliun.
Menurut Said, perubahan postur APBN P 2022 ini dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah sehingga subsidi energi membengkak.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari