jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jalilul Fawaid menyebutkan dana Rp 54 miliar untuk PT Lapindo Brantas dalam RUU APBNP 2016 diusulkan oleh pemerintah.
Namun, pihaknya belum mengetahui apakah dana tersebut berupa pinjaman atau talangan. Apalagi, anggaran sebesar itu seharusnya tidak perlu menggunakan APBN.
BACA JUGA: Ini Harapan Tito Karnavian pada Duta Damai Dunia Maya
"Itu yang jadi pertanyaan, apakah pinjaman atau dana talangan. Kalau pinjaman, pasti ada bunga. Kalau dana talangan tidak ada bunga. Tapi bagaimanapun masalah lumpur kami selesaikan," kata Jazilul di gedung DPR Jakarta, Selasa (14/6).
Karena masih usulan, lanjut Jazilul, maka alokasi tersebut baru akan dibahas dan diputuskan dalam rapat panitia kerja di Banggar.
BACA JUGA: Ketua MPR: Selamat Bertugas di Indonesia
Soal alasan pemeritah mengusulkan dana tambahan untuk Lapindo, politikus PKB ini menduga bisa saja karena dianggap prioritas. "Mungkin pemerintah berpikir itu jadi prioritas," kata Anggota Komisi III DPR tersebut. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Wakil Ketua Komisi V Klaim Tak Ikut-ikutan Damayanti Cs
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Minta DPR Awasi Kementerian Desa
Redaktur : Tim Redaksi