jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana menilai launching satu juta rumah bagi rakyat yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan jadi mimpi, jika tidak ada kesungguhan dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkannya.
"Kedengarannya menyejukkan, pemerintah akan menyediakan satu juta rumah murah bagi rakyat. Tapi apa landasan hukumnya? Mimpi kali, sebab regulasi dan anggaran untuk itu belum tersedia," kata Yudi Widiana, dalam diskusi "RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)", di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (14/4).
BACA JUGA: Nasib RUU Tabungan Perumahan Tergantung Kemauan Jokowi
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, untuk membangun satu juta rumah murah bagi rakyat diperlukan anggaran sebesar 88,5 triliun rupiah.
"Sementara di APBNP 2015 ini tersedia anggaran untuk membangun rumah murah hanya 5,5 triliun rupiah dan itu juga belum terkosentrasi di Kementerian Keuangan," ungkapnya.
BACA JUGA: Garuda Indonesia Bidik Rute Jerman dan Prancis
Bahkan pada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagai instansi teknis pelaksana lanjutnya, masih banyak status pejabat eselon satunya hanya pelaksana tugas (Plt). "Ini juga berpengaruh terhadap proses pencairan dana 5,5 triliun rupiah untuk rumah murah sebab belum memiliki pejabat yang bisa bertanggungjawab. Kuasa pengguna anggarannya belum ada," tegasnya.
Kalau RUU Tapera ini tidak bisa selesai dalam waktu dekat, menurut Yudi, dana 5,5 triliun rupiah tersebut juga akan habis untuk urusan di luar pembangunan rumah murah untuk rakyat.
BACA JUGA: Garuda Indonesia Gaet Empat Bank Swasta
Selain itu, Yudi juga mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo yang membubarkan badan khusus yang mengurus pengadaan lahan untuk perumahan rakyat usulan DPR.
"DPR usulkan badan tersebut, tapi oleh presiden dibubarkan sebelum ada pejabatnya bersama sembilan badan dan lembaga lainnya," ungkap Yudi. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bos Pertamina Siap Dicopot
Redaktur : Tim Redaksi