Bangun Jalan di Perbatasan Butuh Rp 4 T

SAMARINDA - Pemprov Kaltim harus merogoh kantong dalam-dalam untuk bisa merealisasikan jalan darat di kawasan perbatasanBerdasarkan estimasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Prasarana Wilayah (PU dan Kimpraswil) Kaltim, setidaknya perlu  Rp 4 triliun untuk membangun jalan darat

BACA JUGA: Pasar Ramadhan Bikin Macet di Samarinda

Jumlah ini sama dengan 80 persen lebih APBD Kaltim 2010 yang menyentuh Rp  6,7 triliun

"Estimasi itu (Rp 4 triliun, Red.) sampai jalan mulus beraspal" kata Joko Setiono, kasubid Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim, Jumat (13/8)

BACA JUGA: Belum Pasti, Pesangon untuk Honorer

Berapa lama jalan perbatasan bisa direalisasikan, dia belum bisa memastikanKarena soal waktu itu berkaitan erat dengan dana yang disediakan

BACA JUGA: Tiket Mudik Lebaran Ludes Terjual

Jika tiap tahun dana yang digelontorkan banyak, otomatis proyek bisa cepat dituntaskan

Dia menjelaskan, yang dibutuhkan warga perbatasan saat ini adalah dibukanya akses jalan darat antar desaKarena sejauh ini transportasi yang digunakan masyarakat di kawasan perbatasan umumnya jalur udara dan sungaiSeperti, saat media ini menyambangi dua kecamatan di Kutai Barat yang masuk kawasan perbatasan, yakni Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, awal pekan ini

Di kecamatan itu, akses tranportasi dari Samarinda ke Long Pahangai bisa menggunakan pesawat perintis yang ongkos angkutnya disubsidi pemerintahSementara itu, dari Kecamatan Long Pahangai Ke Long Apari hanya ada satu jalan, yakni transportasi sungaiCelakanya, ongkos ketinting atau long boat sangat tinggiUntuk jarak 2 jam perjalanan menggunakan ketinting, satu orang Rp 200 ribu
Joko menambahkan, otomatis pihaknya akan membuat jalan baru antar desa di kawasan perbatasan yang selama ini belum adaUntuk itu, bisa menggunakan jalan logging yang pernah ada, jika memungkinkan atau bisa juga membuka jalan baru

Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim Husinsyah menyebutkan, dirinya beberapa waktu lalu sudah melakukan pembahasan dengan tiga kabupaten di perbatasanYakni, Kutai Barat, Malinau, dan NunukanSalah satu hasil pertemuan itu, kata dia, disepakati segera membangun jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan yang masih terisolasiâ€"tak ada jalan daratSeperti, yang di Kutai Barat dari Desa Long Lunuk Baru, Kecamatan Long Pahangai ke ibu kota kecamatanMaupun dari Kecamatan Long Pahangai ke ibu kota Kecamatan Long Apari"Kita sudah menginventarisasi, mana yang akan diprioritaskan,"katanya, kemarin

Yang jelas, sambung dia, setelah ada kesepakatan pembangunan infrastruktur tersebut, pihaknya juga menyetujui soal mekanisme penganggarannyaMisalnya, pada ruas bagian mana saja pembangunan jalan yang dibiayai Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim, dan pemkab masing-masing“Soal pembangunan jalan ini (di kawasan perbatasan) kendala kita adalah anggaran," ujarnya

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Rusmadi mengatakan, untuk pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltim dibutuhkan dana sekira Rp 27 triliunDana ini untuk alokasi infrastruktur hingga pengembangan ekonomi rakyatItu adalah angka ideal untuk  menciptakan perbatasan sesuai dengan keinginan, yakni sebagai beranda terdepan Indonesia.  Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan adalah pekerjaan kompleksKarena, setidaknya ada tiga aspek yang harus dijalankan secara bersamaanYakni, infrastruktur, ekonomi masyarakat, serta pertahanan keamanan(far)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Ciptakan Robot Penyelam dan Robot Untuk Penyandang Cacat