Bangun Ruang Baru, Satu Kamar Satu Miliar

JAKARTA - Ketua DPR RI Agung Laksono menyatakan bahwa proyek renovasi ruangan kerja anggota DPR yang memakan biaya Rp 33 miliar lebih tidak bisa dihentikanNamun demikian, Agung tetap tidak mempermasalahkan jika ada anggota DPR yang menolak ruangan kerjanga direnovasi.
"Renovasi ruangan anggota memang sudah berjalan

BACA JUGA: Lagi, Dua Pejabat Jabar Ditahan KPK

Bahkan sampai saat ini, katanya, sebanyak  232 ruang dari 550 ruang kerja anggota 550 anggota, sudah selesai direnovasiKarena itu pekerjaan tersebut tidak bisa dihentikan," ujar Agung di gedung DPR RI Jakarta, Senin (17/11).

Ditanya tentang adanya sejumlah anggota dewan yang menolak ruangannya direnovasi, Wakil Ketua Umum Golkar ini tidak mempermasalahkannya

BACA JUGA: Parade Nusantara Desak 10% APBN Untuk Desa

Yang pasti, katanya, proyek tersebut tetap tak bisa dihentikanHanya saja saat disinggung tentang besarnya anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut, Agung mengatakan bahwa pihaknya tetap akan melakukan evaluasi

BACA JUGA: BPKP Selesaikan Audit Royalti Batubara

"Karena itu kita lakukan rapat konsultasi untuk evaluasi terutama agar dilakukan penghematan, setidaknya Rp33 milyar itu betul-betul efektif," tandasnya.

Dalam kesempatan itu Agung Laksono juga mempersilakan KPK untuk menginvestigasi pelaksanaan proyek renovasi itu"Saya tidak mau menutup-nutupiSaya persilakan KPK melakukan pemeriksaan," sambungnyaSementara Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh menyebutkan, anggaran sebanayk Rp 33 miliar itu bukan hanya untuk renovasi saja namun juga untuk penambahan 10 ruangan baru bagi anggota DPR periode mendatangNamun yang mengejutkan, anggaran untuk penambahan 10 ruang itu mencapai Rp 10 miliar.

Menurut penganti Faisal Djamal di kursi Sekjen DPR itu, biaya penambahan 10 ruangan baru yang mencapai Rp 10 miliar dikarenakan adanya pekerjaan berat terkait system mekanik dan elektrik seperti AC dan semacamnya yang besarnya sampai Rp7,7 milyar"Sedangkan renovasi untuk 546 ruang anggota menelan biaya Rp9,150 milyar atau rata-rata memakan biaya Rp16 juta per ruangan.

Sementara total seluruhnya biaya renovasi ruang anggota DPR, kata Nining, mencapai Rp25,6 milyar setelah di tambah biaya pengerjaan keamanan dan PPN"Jumlah itu di luar  biaya untuk kelengkapan furniture yang mencapai Rp6,9 milyar," sebutnya.

Tujuh Fraksi Tolak Renovasi

Sementara itu, penolakan renovasi makin menguatTujuh fraksi di DPR, yakni Fraksi Partai Demokrat, FPDIP, FPAN, FPPP, FBPD, FPKS dan FPDS menolak proyek yang sudah mulai berjalan itu.Ketua Fraksi PDS DPR RI, Carol Daniel Kadang meminta agar renovasi ruang kerja anggota fraksi PDS di DPR RI di hentikan sajaSelain itu, katanya, Fraksi juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk menolak renovasi.

Carol menilai, pihak kesekjenen dan BURT  terkesan sangat tertutup perihal renovasi tersebutBahkan anggota BURT dari PDS tidak mengetahui kapan pelaksanaan tersebut dilakukanMereka tahu saat tiba dari daerah ruangan mereka sudah direnovasi"Kami mengira renovasi bukan bulan iniTahu-tahu kita pulang dari kunjungan kerja ruangan sudah berantakan karena renovasi sudah dimulai," tegasnya.

Ditambahkan, fasilitas yang ada sudah cukup memadaiKenapa mesti ada renovasi lagi, akan lebih baik bila digunakan untuk hal-hal positif."Sedangkan Ketua FPD Sjarif Hasan mengatakan, fraksinya juga menolak renovasi tersebut"Kami sepakat agar uang untuk renovasi ruang anggota dari Demokrat dikembalikan kepada negara," tegasnya.

 Menurut Syarif, meski ketua BURT DPR, Indira Octavia berasal dari fraksi Demokrat, namun yang harus diingat bahwa persetujuan BURT bukan berarti ketua saja yang memutuskan"Prinsipnya kita berfikir bahwa kondisi negara dalam kondisi sulit, sehingga lebih baik bila digunakan untuk kepentingan lain," tambahnya.

 Sedangkan ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, penolakan fraksinya karena proyek itu memang dinilai sorotan banyak pihakFraksi kami dengan tegas menolak proyek tersebut," ucapnya.(ara/fas)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Harus Awasi Pembelian Saham Bumi