Parade Nusantara Desak 10% APBN Untuk Desa

Senin, 17 November 2008 – 20:51 WIB
Foto : M Ali/JAWA POS
JAKARTA – Para kepala desa dan perangkatnya yang tergabung dalam Parade Nusantara menuntut para wakil rakyat agar berani menyediakan anggaran minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 guna diserahkan langsung ke desa-desa di seluruh IndonesiaUntuk mewujudkan keinginan tersebut, puluhan ribu anggota Parade Nusantara mendatangi gedung DPR RI Jakarta, Senin (17/11).

Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso menyatakan bahwa akibat kesalahan fokus kebijakan pemerintah selama ini, maka sekitar 78 ribu desa di Indonesia masih termasuk dalam desa yang miskin dan bodoh

BACA JUGA: BPKP Selesaikan Audit Royalti Batubara

“Ini disebabkan kesalahan fokus kebijakan pemerintah yang membuat desa terpinggirkan dari pembangunan,” ujar Sudir.

Menurutnya, bila dihitung dari total APBN 2009, maka angka 10 % itu setara dengan Rp 100 triliun
Jika dana tersebut dibagikan ke 78 ribu desa, maka tiap desa menerima Rp 1,3 miliar

BACA JUGA: KPK Harus Awasi Pembelian Saham Bumi

“Dengan dana sebesar itu, desa-desa mampu bangkit dari keterpurukan,” ujarnya.

Sedangkan menurut Kepala Desa Putat, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Darmanto,  dengan dana Rp 100 triliun itu maka aparat di desa dapat melakukan banyak hal untuk kemajuan desa
“Seperti membuka lapangan kerja dengan ditunjang adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan memberikan beasiswa bagi anak-anak desa yang berprestasi,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyatakan, DPR akan mencarikan solusi untuk memenuhi keinginan Parade Nusantara

BACA JUGA: Pungutan Sisminbakum Korupsi

“Karena masih ada kemungkinan perubahan APBN 2009, meskipun ada tantangan analisis hak anggaran yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Muhaimin.

Ditambahkan, jika pemerintah berani berbuat nekad, bisa saja pembayaran utang luar negeri ditunda untuk memenuhi Rp 100 triliunSelain itu, bisa saja pemerintah menggeser anggaran dana yang alokasinya tidak fokus“Intinya, harus ada mata anggaran yang mengalah,” janji Muhaimin yang merasa optimis tuntutan itu bisa terpenuhi,” tuturnya.(ara/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Obat Kuat Bandel akan Dirazia BPOM


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler