jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai, keberingasan Banser dalam membakar bendera Tauhid karena kelalaian Polri.
Hal ini disampaikan Said saat acara diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta Pusat, Sabtu (17/11). Dalam acara ini, hadir juga pejabat Polri.
BACA JUGA: Pengamat: Ada yang Ingin Jauhkan Jokowi dari Umat Islam
"Enakan terang-enakan daripada blunder. Ada kesan polisi membiarkan berkibarnya bendera tauhid di mana-mana sehingga akhirnya Banser meluap emosi, bertindak sendiri, polisinya sih diem saja polisinya," kata Said.
Said menerangkan, harusnya polisi merampas setiap bendera yang dianggap berkenaan dengan HTI.
BACA JUGA: Wiranto Bakal Kumpulkan Ormas Islam Bahas Pembakaran Bendera
Bahkan ada bukan hanya bendera, yang jelas-jelas tulisan ganti sistem demokrasi menjadi khilafah.
"Ada turunkan Jokowi, ganti presiden, tetapi kok ini enggak ditangkep gitu. Kan ngomong ganti presiden enggak boleh, kecuali nanti sudah melalui proses," kata dia.
BACA JUGA: Polri Siagakan 12.000 Personel untuk Kawal Aksi 211
Menurutnya, ada jalur konstitusi untuk mengganti presiden. Namun, jika saat ini ada desakan untuk mengganti presiden, maka hal itu melanggar sistem presidensial.
"Yang heran, polisi seakan akan membiarkan," kata dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Polisi Bingung: Aksi Bela Tauhid Maunya Apa sih?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga