jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Profesor Kacung Marijan mengkritisi klaim bantuan sosial (Bansos) oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Menurut dia, bansos tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu.
“Bansos adalah bagian dari kerja rutin pemerintah, ada atau tidak ada pemilu. Bansos juga tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu. Bansos adalah kewajiban pemerintah yang berkuasa, untuk memberikannya kepada mereka yang berhak,” tegas Prof Kacung Marijan, Selasa (2/1/2024).
BACA JUGA: PDIP Ingin Bansos Disalurkan Sesuai yang Diprogramkan dan Tanpa Politisasi
Menurut Profesor Kacung, alokasi dana untuk bansos untuk pemerintah dan bukan uang dari paslon.
“Jadi, ya, tidak bisa diklaim paslon tertentu,” ujar Prof. Kacung.
BACA JUGA: Berkomitmen Lindungi Fakir Miskin, PDIP Tak Mau Program Bansos Berhenti
Dia mengingatkan politisasi Bansos seharusnya tidak perlu ada. Tiga paslon yang berlaga adalah wajah-wajah baru, tidak ada petahana.
Mereka harus memiliki gagasan tentang bantuan sosial yang baru dan segar, yang siap diimplementasikan jika mereka menang.
BACA JUGA: Serahkan Bansos untuk 1.000 Warga Cilacap, Presiden Didampingi Pj Gubernur Jateng
“Ya, bansos kan sudah lama ada. Ada atau tidak ada pemilu juga ada bansos. Bansos sendiri telah menjadi hak yang memang benar-benar punya hak menerima. Itu juga telah jadi kewajiban pemerintah melakukannya,” ujar Prof Kacung.
Kalaupun masing-masing paslon memiliki model atau program bantuan sosial sebagai ‘gula-gula’ dalam menarik simpati pemilih, harus tetap diperhatikan kesesuaian dan manfaatnya.
“Bisa saja mereka memiliki program bansos, tetapi memiliki model yang beda. Yang terpenting bagaimana bansos tepat sasaran dan memiliki manfaat secara maksimal,” ujar Prof. Kacung.
Kemudian, paslon harus membenahi teknis penyaluran bansos serta pengawasannya.
“Yang penting adalah bansos itu dilakukan secara transparan, terbuka dan bisa diawasi. Sehingga cerita bansos yang tidak tepat sasaran, harus bisa dikurangi oleh pemimpin mendatang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta jangan ada politisasi terkait pembagian bantuan sosial (bansos), yang menjadi hak dari masyarakat pada tahun politik menjelang perhelatan Pemilu 2024.
"Jangan dipolitisasi (bansos, red) karena itu haknya rakyat,” kata Ganjar beberapa waktu lalu.
Menurut Ganjar, pada tahun politik seperti sekarang ini, bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik. Banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
Ganjar menambahkan dirinya tak mempermasalahkan tambahan bansos karena kondisi masyarakat yang harus direspons pemerintah. Dengan catatan, penyalurannya harus diperbaiki.
“Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki,” ucap Ganjar.
Masyarakat Harus Paham
Pakar ilmu politik dari Universitas Gadjah (UGM) Mada Sukmajati mengungkapkan bantuan sosial (bansos) merupakan program negara yang anggarannya berasal dari APBN sehingga tidak berkaitan dengan pemilu.
“Bansos ini kan memang program negara. Jadi, bukan program personal. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa bansos ini memang program negara, bukan program personal, apalagi dikaitkan dengan pemilu,” ujar Mada Sukmajati.
Sebelumnya, beredar narasi bahwa bansos selama ini adalah program Jokowi sehingga akan berhenti jika Prabowo-Gibran tidak memenangi Pilpres 2024.
Menurut Mada, program bansos sepatutnya tetap disalurkan karena kondisi masyarakat yang memang membutuhkan.
Namun, penyaluran itu harus disertai edukasi politik bansos tidak terkait paslon atau peserta pemilu.
“Menurut saya karena ini kebutuhan masyarakat begitu mendesak, tidak apa-apa tetap di-deliver program ini, tetapi dengan penguatan pendidikan politik. Dalam artian politisasi itu program ini diklaim menjadi milik peserta pemilu tertentu,” tegasnya.
Mada menilai politisasi bansos saat pemilu punya dampak buruk dan bisa menimbulkan keretakan di tengah masyarakat.
"Politisasi bansos ini menjadi riskan karena dapat membuat semacam diskriminasi bagi penerima, karena ada proses politisasi sehingga warga negara yang sebenarnya berhak bisa potensial tidak menerima. Ini tentu saja bisa menimbulkan dampak lanjutan, seperti persoalan konflik sosial dan kohesi masyarakat bisa dipertaruhkan kalau terjadi politisasi yang sangat masif,” ujar Mada.
Dia menekankan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terkait politisasi bansos.
Program bantuan memang rawan dipolitisasi, dalam artian diklaim sebagai kebaikan hati seseorang.
“Masyarakat seharusnya sudah sadar bahwa ini ada potensi terjadinya politisasi yang sangat kuat. Sebab ini adalah program negara, ya, diterima saja, tetapi soal pilihan politik jangan sampai terpengaruh dengan program ini,” pungkas Mada.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari