jpnn.com - JAKARTA--Pelaksanaan Festival Karnaval Khatulistiwa yang dihadiri Presiden Joko Widodo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Ada yang berpendapat festival ini menghamburkan uang di saat perekonomian Indonesia tengah lesu.
Hanya saja ini dibantah oleh pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
BACA JUGA: Begini Cara Bakar Semangat Mahasiswa Baru di Universitas Multimedia Nusantara
"Selama ceremony itu tujuannya untuk menarik investasi, tidak masalah. Setahu saya festival karnaval itu untuk mendorong tumbuhnya perekonomian di daerah," kata Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman di Jakarta, Jumat (28/8).
Dia menyebutkan, efisiensi anggaran dalam rangka penghematan nasional sudah digaungkan pemerintah Jokowi-JK sejak tahun lalu. Dimulai dari aparatur sipil negara (ASN) yang tidak boleh menggunakan fasilitas kantor secara berlebihan seperti AC, ATK, dan lain-lain. Demikian juga pelaksanaan rapat diupayakan di kantor sendiri dan tidak di hotel.
BACA JUGA: Ekonomi Melambat, Tetap Optimistis Pemerintah Lakukan Langkah Tepat
"Untuk pejabat juga dilarang menggelar ceremony perkawinan, sunatan secara berlebihan. Undangan pun dibatasi hanya 400 saja, ini bentuk efisiensi pemerintah," terangnya.
Mengenai ceremony yang dilakukan pemda selama tujuannya untuk kegiatan ekonomi, tambah Herman, sah-sah saja. Contohnya di Banyuwangi, ada festival budaya yang digelar tiap tahun. Tujuannya agar wisatawan datang ke sana sehingga ekonomi di sana bergerak. Mulai dari pedagang kecil, besar, hotel ikut merasakan manfaatnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: BNN Terus Garap Anggota Dewan PDIP, Diduga Beri Ineks ke Mahasiwa Cantik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Instansi Dibubarkan, Bagaimana Nasib PNS-nya?
Redaktur : Tim Redaksi