jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPPKRI) Bela Negara, Eddy Yusuf, mengecam penyegelan kantor DPP-nya, di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, yang diduga dilakukan oleh Irwanur Latubual.
Penyegelan ruang Bela Negara yang diiringi pemasangan police line oleh Polres Jakarta Pusat itu terjadi menyusul isu adanya tempat penyimpanan senjata rakitan. Penyegelan dilakukan sejak 11 Maret kemarin itu mengatasnamakan surat perintah Ketua LN PKRI.
BACA JUGA: Dua Legislator Banten segera Diadili
"Pembentukan kader Bela Negara Nasional merupakan program Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Mana mungkin kantor atau ruangan kami dijadikan tempat penyimpanan senjata rakitan. Kami hanya menyimpan senjata replika yang terbuat dari kayu. Senjata replika ini digunakan saat sukarelawan berlatih," ucap Eddy, Senin (28/3).
Akibat penyegelan ruang kantor ini, kegiatan administrasi terganggu. "Jelas kegiatan kami terganggu. Para anggota (relawan) yang keanggotaannya sudah mati, jadi tidak bisa memperpanjang kartu keanggotaannya," tegasnya.
BACA JUGA: Warning untuk Deny Cagur agar Siap-Siap Digarap Polisi
Eddy mengatakan, organisasi yang berdiri tahun 2008 dan sah terdaftar di bawah payung hukum Indonesia itu bakal mengambil tindakan hukum. "Sikap Pengda di berbagai daerah kecewa, dan berharap masalah ini bisa diselesaikan secara hukum, mengingat panglima tertinggi di negara ini, adalah hukum," urai Eddy.
Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Kajian Keuangan Nasional, Zawawi Suat mengatatakan, apa yang dilakukan Irwanur Latubual adalah perbuatan melawan hukum. “Ini sabotase namanya. Ini tidak bisa dilakukan secara individual. Ini harus melalui tender atau lelang, karena ini aset negara. PPPKRI sudah benar, ” ujar Zawawi. (adk/jpnn)
BACA JUGA: Awas, Etnis Minoritas dari Tiongkok Bantu Kelompok Santoso
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fraksi Gerindra: Pustaka DPR Perlu, Tapi...
Redaktur : Tim Redaksi