Bantah Masinton, Politikus Gerindra: Pak Luhut Orang Paling Loyal, Brutus Dari Mana? 

Selasa, 10 Mei 2022 – 02:22 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu harus mengklarifikasi soal pernyataan yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai "Brutus Istana".

Demikian disampaikan politikus Partai Gerindra Arief Poyuono dalam akun YouTube Andre GunAwan yang disiarkan Senin (9/5).

BACA JUGA: Kritik Luhut Binsar Pakai Kata Brutus, Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD

"Artinya brutus itu penghianatlah Pak Luhut, Brutus dari mana? Dia adalah orang yang paling setia dan paling loyal kok dengan pemerintahan Jokowi," tegas Arief.

Bukan hanya kepada pemerintahan Jokowi, Arief menilai Luhut juga dikenal sebagai orang yang setia dengan salah satu partai politik.

BACA JUGA: Masinton dan Brutus

Bisa diartikan Arief tidak sepakat dengan pernyataan yang dikeluarkan Masinton Pasaribu.

"Pernyataan Masinton terhadap Luhut Binsar Pandjaitan perlu dipertanyakan, karena selama ini Pak Luhut banyak membantu Pak Joko Widodo dalam mensukseskan program-program kampanye," kata Arief.

BACA JUGA: Masinton Anggap Luhut Sebagai Brutus di Istana, Barnas Bereaksi, Tajam Banget

Akibat pernyataan ini, Masinton dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Arief Puyuono juga mengaku konsisten mendorong ide perpanjangan masa jabatan Jokowi dan masa jabatan presiden tiga periode.

"Usulan itu pertama kali saya yang menyuarakan, yang lain kan hanya ikut-ikutan," kata Arief.

Arief mengaku sudah mendengar Jokowi menolak ide perpanjangan jabatan. Walau demikian, dia tetap merasa bahwa ide itu tetap aktual.

Pasalnya Arief melihat Indonesia sebagai sebuah negara membutuhkan Jokowi untuk terus memimpin pemerintahan. Apalagi sekarang ini, pandemi Covid-19 masih belum selesai.

Arief menekankan bahwa dirinya khawatir Pemilu 2024 membuat kondisi Indonesia semakin parah. Itu sebabnya dia mendorong agar amendemen UUD 45 dilakukan saja sehingga perpanjangan masa jabatan presiden bisa diwujudkan.

"Penting melakukan amendemen 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden periode tiga kali, tapi harus lewat pilpres," demikian Arief. (dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler