jpnn.com - JAKARTA - Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adolf R. Tambunan membantah rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan pesanan Jepang.
Namun ia mengaku feasibility study (FS)-nya mendapat bantuan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). "Faktanya, memang FS-nya ada bantuan dari JICA," katanya.
BACA JUGA: Pengusaha Minta Pemerintah Hapuskan Bea Masuk Biji Kakao
Ketua Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha mengatakan, sulit rasanya produksi migas ONWJ akan berdampingan dengan pelabuhan. Ini mengingat keselamatan merupakan faktor utama di sekor migas.
Ada 250 lebih platform atau anjungan minyak lepas pantai rawan tertabrak kapal yang risikonya sangat berbahaya dan fatal.
BACA JUGA: Presiden Tunjuk Andrinof Pimpin Tim Evaluasi Kontrak Karya Freeport
"Industri strategis (migas ONWJ, Red) yang sudah diinstruksikan presiden merupakan obyek vital nasional itu dilindungi. ONWJ sudah produksi dari 1971. Ketika itu belum terpikirkan membuat pelabuhan di Cilamaya. Rencana pelabuhan tinggal kita geser ke Cirebon atau ke area yang bebas dari industri migas. Kenapa nggak ditujukan ke sana saja?" tandasnya.
Satya menambahkan, saat ini mencari ladang migas sangat sulit dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Jadi sangat naif jika ladang yang sudah berproduksi dengan cadangan yang masih besar, malah terganggu, bahkan terhenti akibat pembangunan Pelabuhan Cilamaya. (rko/nel)
BACA JUGA: Kantongi Dukungan Istana, Kemenhub Abaikan Keberatan Pertamina
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Pengusaha Mulai Gelisah
Redaktur : Tim Redaksi