jpnn.com, JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional (BSN) siap berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kolaborasi itu untuk memastikan pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mengantongi tanda SNI Bina UMK dipublikasikan dalam e-katalog LKPP.
BACA JUGA: Harus 400 T
Data BSN menyebutkan sebanyak 27.500 UMK sudah mendapatkan tanda SNI Bina UMK. Terdapat juga 1.000 UMK yang sudah memperoleh tanda SNI dari lembaga sertifikasi yang kompeten.
"Saya yakin dengan tersedianya produk UMK di e-katalog bisa memacu pertumbuhan ekonomi," kata Kepala BSN Kukuh S. Achmad, Kamis (31/3).
BACA JUGA: Sebegini Anggaran Pakaian Dinas DPRD DKI, Jangan Kaget ya
Dia menjelaska produk dari pelaku UMK yang telah dibubuhi tanda SNI Bina UMK secara bertahap perlu ditingkatkan mutunya melalui program pembinaan, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi.
Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMK mendapatkan bukti sertifikasi dan pengujian, BSN berharap seluruh kementerian, lembaga dan Pemda yang memiliki laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi bisa memberikan insentif kepada UMK.
BACA JUGA: Kemendikbudristek: Digitalisasi Perpustakaan Sekolah Jadi Kebutuhan Mendesak
"Insentif diberikan saat pemberian layanan pengujian dan sertifikasi," ujarnya.
Apabila dalam memberikan layanan tersebut, lanjut Kukuh, pelaku usaha UMK dibebaskan dari biaya pengujian dan sertifikasi.
Oleh karena itu, seluruh UMK bisa benar-benar mendapatkan kemudahan untuk sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI.
Sebab, saat ini persetujuan penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan BSN sepenuhnya menggunakan sistem on-line dan tidak dipungut biaya.
"BSN siap berkolaborasi dengan LKPP dalam memastikan seluruh pelaku usaha yang telah mendapatkan tanda SNI Bina UMK melalui Online Single Submission (OSS) mendapatkan kemudahan untuk dipublikasikan dalam e-katalog LKPP," ucapnya.
Dia memaparkan upaya untuk meningkatkan jumlah UMK yang siap untuk mendapatkan tanda SNI melalui sertifikasi, di antaranya dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek) melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Standardisasi, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan pengalaman kewirausahaan sekaligus melakukan pendampingan bagi UMK.
Sementara, tambah Kukuh, upaya untuk meningkatkan akses pasar produk UMK ber-SNI di luar pengadaan barang dan jasa pemerintah dan akses pasar ekspor, BSN berkolaborasi dengan tokomutu.com yang telah diresmikan pada 26 Maret 2022. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Buka Kesempatan Mahasiswa Luar Jawa Magang di Rumah Rakyat
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Mesya Mohamad