jpnn.com, JAKARTA - Pendekatan ‘menjemput’ anak tidak sekolah (ATS) agar mau kembali belajar memerlukan pelibatan publik, dan para pemangku kepentingan.
Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haris Iskandar mengatakan, dengan pendekatan ini akan mengundang unsur-unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait agar bersama-sama dengan pemerintah memberikan pendampingan bagi ATS.
BACA JUGA: Menko PMK Luncurkan Program Revitalisasi SMK di Surakarta
"Ini butuh pendekatan yang cerdas, pendampingan bagi orang tua dan anak-anaknya yang tidak sekolah ini, " ujar Harris, Kamis (1/6).
Dia menambahkan, untuk menyukseskan program ini, UPT-UPT Kemdikbud di daerah juga akan dikerahkan.
BACA JUGA: Anak Miskin Belum Dapat KIP, Silakan Daftar Sekarang!
Apalagi penyebab adanya ATS, bukan semata karena faktor ekonomi, tapi juga faktor sosial lainnya.
“Kami mendapatkan fakta di lapangan, faktor ATS karena tidak adanya motivasi untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan taraf hidup. Mereka ini tidak mau sekolah maupun bekerja. Itu sebabnya, kartu Indonesia pintar (KIP) yang sudah dikirim ke tiap-tiap ATS tidak digunakan," tuturnya.
BACA JUGA: Sekolah Wajib Terima Siswa yang Memiliki KIP
Ke depan, Harris berharap penanganan ATS perlu diimbangi dengan ditambahkannya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi satuan pendidikan seperti PKBM dan kursus. Hal ini dilakukan untuk mendorong kesiapan satuan pendidikan menerima para ATS mengikuti layanan pendidikan.
"Karena dengan didorongnya ATS kembali ke satuan pendidikan, satuan pendidikan juga harus siap menerima mereka," pungkasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 400 Ribu Guru Belum Sertifikasi tapi PLPG Dihentikan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad