jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi meningkatnya permintaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lembaga dan kementerian untuk pindah ke Pemprov DKI.
Permintaan ini diajukan karena ASN tersebut tidak ingin pindah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 mendatang.
BACA JUGA: BKD DKI Ungkap ASN Ajukan Mutasi ke Jakarta Meningkat, Tak Mau Pindah Tugas ke IKN?
Menurut Anies, untuk pindah ke Pemprov DKI memang seorang PNS harus melalui sejumlah prosedur.
Namun, dirinya menyebutkan bahwa jumlah ASN di Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah sangat mencukupi.
BACA JUGA: Hasil Survei Terbaru SMRC: Ganjar Pranowo Ungguli Prabowo, Anies Ketiga
“Ya kalau terkait itu ada prosedurnya sebenarnya, tetapi kami di DKI Jakarta secara jumlah sudah sangat cukup,” ucap Anies Baswedan di Jakarta Timur, Selasa (2/3).
Anies pun tak ingin pemindahan ASN dari kementerian atau lembaga malah menjadi beban bagi Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA: Terungkap 2 Fakta Baru Kasus ABG Dijadikan Budak Seks AKBP M, Gaji & Rumah Kosong
“Jadi jangan juga nanti menjadi beban bagi warga Jakarta karena secara jumlah (ASN) sudah cukup di Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini bekerja pada kementerian atau lembaga harus siap pindah ke IKN Nusantara mulai 2024.
Menjelang mutasi massal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan permintaan ASN untuk pindah bekerja di lingkungan Pemprov DKI meningkat.
“Kalau lihat jumlah ada peningkatan, tentu saja dengan berbagai alasan misalnya mengikuti penugasan suami atau istri ke Jakarta, merawat orang tua, atau mengembangkan karier,” ucap Maria. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi