jpnn.com, JAKARTA - Wakil ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah calon kepala daerah, tak hanya berasal dari pemantauan transaksi mencurigakan melalui PPATK. Tapi ada juga yang berasal dari laporan publik yang masuk ke KPK.
”Dari beberapa (kasus yang ditangani KPK, Red) itu, salah satunya ya berasal dari laporan masyarakat,” kata Laode usai menghadiri Rakor dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (7/3).
BACA JUGA: Jimly Asshiddiqie Menyarankan KPK Tiru Polri
Laode menyebut bahwa sejumlah laporan yang tengah ditangani KPK itu berasal dari pengaduan asal Jatim. ”Tadi kan laporannya ada juga yang dari Jatim,” katanya.
Dalam acara itu, Laode sempat membeber sejumlah pengaduan dugaan korupsi yang masuk ke KPK, terutama di wilayah Jatim.
BACA JUGA: Umumkan Calon Kada jadi Tersangka Jangan Sampai Picu Gejolak
Dari data yang dipaparkan, selama tiga tahun terakhir, tercatat ada 1.772 laporan yang telah diterima oleh lembaga antirasuah itu.
Dari data pengaduan yang masuk ke KPK mulai tahun 2015-2018, laporan terbanyak terjadi pada tahun 2017 sebanyak 605 laporan.
BACA JUGA: KPK Bidik Calon Kada, Gerindra: Ikhtiar Bersihkan Pemimpin
Sementara itu, selama 2018, tercatat sudah ada 86 laporan baru yang diterima KPK. Dari semua laporan yang masuk itu, yang cukup dominan adalah laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. (698 kasus). (ris)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bidik Calon Kepala Daerah, KPK Panen Kritik
Redaktur & Reporter : Soetomo