Banyak Banget yang Menuntut Anak Buah Yasonna Ini Dipecat, Hampir Setiap Hari Ada Demo

Rabu, 03 Februari 2021 – 23:27 WIB
Barisan Gerakan Pemuda Indonesia (BGPI) saat berunjuk rasa di depam Kanwilkum HAM DKI Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (3/2). Foto: Dean Pahrevi/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Desakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Liberty Sitinjak untuk mundur dari jabatannya terus menguat.

Sejumlah organisasi pemuda kerap berdatangan ke depan kantor wilkumham DKI Jakarta, Jakarta Timur dalam sepekan terakhir ini untuk berunjuk rasa.

BACA JUGA: Tuntutan Liberty Dicopot Menguat, Puluhan Anak Muda Datangi Kanwilkum HAM DKI

Kali ini massa dari Barisan Gerakan Pemuda Indonesia (BGPI) yang berunjuk rasa menuntut Liberty agar segera mundur dari jabatannya.

"Peredaran narkoba begitu sangat masif. Sekarang tempat paling aman di Jakarta untuk memakai narkoba justru di Rutan dan Lapas di bawah Kanwilkumham DKI," kata koordinator aksi BGPI Ahmad saat unjuk rasa, Rabu (3/2).

BACA JUGA: Polri, Kejaksaan dan Kemenkum HAM Ajukan Tambahan Anggaran, Begini Reaksi Komisi III

Menurut Ahmad, peredaran narkoba di dalam rutan dan lapas di Jakarta makin masif. Kasus demi kasus terus bermunculan.

Terbaru, video viral tentang dugaan narapidana mengonsumsi sabu-sabu di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: Kapolda Kepri Ditunjuk Jadi irjen Kemenkum HAM

Belum lagi soal kasus penyelundupan sepuluh kilogram sabu-sabu yang diungkap Polres Metro Jakarta Pusat awal tahun ini dan diduga dikendalikan narapidana Lapas Cipinang.

"Ini menunjukkan kepemimpinan Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta, bapak Liberty Sitinjak gagal memberantas peredaran narkoba di Rutan dan Lapas Jakarta. Sebaiknya bapak Liberty mundur dari jabatannya," ujar Ahmad.

Sebelumnya juga diberitakan, berangkat dari sebab dan alasan yang sama seperti BGPI, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera mencopot Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak.

"Saya kira dengan rentetan kasus yang terjadi tahun 2020 kemarin, Menkumham harus segera tindak dengan mengganti kepala Kanwilkumham DKI," kata Supriansa dalam keterangannya yang diterima, Jumat (22/1).

Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, Menteri Yasonna jangan hanya menindak Kepala Lapas dan Kepala Rutan yang bermasalah. Namun, pimpinan di tingkat wilayah juga harus mendapat evaluasi. (cr1/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler