jpnn.com, JAKARTA - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Perjuangan Pemuda Islam Indonesia (GPPII) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (25/1).
Bukan tanpa sebab, dalam unjuk rasa itu, GPPII menyoroti rentetan masalah yang terjadi di rutan dan lapas di DKI Jakarta.
BACA JUGA: BIN dan Kemenkum HAM Gelar Rapid Test secara Drive Thru
Rentetan masalah tersebut mulai dari kasus peredaran narkoba yang dikendalikan narapidana hingga fasilitas air conditioner (AC) yang terdapat pada sel tahanan di Rutan Cipinang.
Koordinator Aksi Ahmad Akbar mengatakan, rentetan kasus yang melibatkan rutan dan lapas itu menunjukan lemahnya pengawasan.
BACA JUGA: Imanuel Cahyadi Cs Pertanyakan SK Kemenkum HAM GMNI untuk Kubu Arjuna Putra
"Napi bisa berbisnis narkoba dari narkoba ini kan pasti karena adanya bantuan dari petugas, kalau tidak bagaimana bisa masuk handphone ke sana?," kata Akbar di lokasi, Senin.
Menurut Akbar, adanya rentetan masalah tersebut akibat tidak becusnya pengawasan penegakan hukum dari pihak kanwilkumham DKI Jakarta terhadap tiap rutan dan lapas yang dikelola.
BACA JUGA: Polri, Kejaksaan dan Kemenkum HAM Ajukan Tambahan Anggaran, Begini Reaksi Komisi III
Atas hal tersebut, Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak diminta untuk mundur dari jabatannya.
"Harusnya Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta sekarang, Liberty Sitinjak dipecat karena gagal mencegah peredaran narkoba," ujar Akbar.
Sebelumnya juga diberitakan, berangkat dari sebab dan alasan yang sama seperti GPPII, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera mencopot Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak.
"Saya kira dengan rentetan kasus yang terjadi tahun 2020 kemarin, Menkumham harus segera tindak dengan mengganti kepala Kanwilkumham DKI," kata Supriansa dalam keterangannya yang diterima, Jumat (22/1).
Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, Menteri Yasonna jangan hanya menindak Kepala Lapas dan Kepala Rutan yang bermasalah. Namun, pimpinan di tingkat wilayah juga harus mendapat evaluasi. (cr1/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi