JAKARTA - Terhitung sejak hari ini (1/8), pemerintah mulai menjalankan moratorium penempatan tenaga kerja ke Arab SaudiNamun, masih banyak catatan yang harus dibenahi pemerintah untuk membuat moratorium tersebut berjalan sesuai rencana
BACA JUGA: KPK Yakin Nazaruddin Pulang Pekan Ini
Apalagi, hingga kini belum ada kepastian sampai kapan moratorium tersebut bakal berjalanSekjen Apjati Rusdy Basalamah mengatakan, sikap pemerintah terhadap moratorium tersebut masih belum jelas
BACA JUGA: Obat Diimpor, Menkes Minta Masyarakat Waspadai GBS
Pihaknya tetap belum memilili petunjuk teknis tentang bagaimana moratorium itu bakal berjalanBACA JUGA: Disayangkan, Korupsi Makin Marak di Kalangan Pemuda
"Hanya itu saja," ujarnya.Dia khawatir, tidak adanya petunjuk teknis itu bisa menimbulkan berbagai masalah baruSeperti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang jumlahnya ribuan orangSelain itu, bisa jadi moratorium yang digunakan sebagai shock teraphy bagi Arab Saudi tidak terjadi"Akibatnya, moratorium tidak jelas kapan selesai," imbuhnya.
Tidak hanya itu, calon tenaga kerja yang gagal berangkat hingga hari ini juga belum mendapat kepastianRusdy hanya mengatakan jika ada surat dari Kemenakertrans kalau PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) meminta tenaga kerja yang siap diberangkatkan untuk di data.
"Katanya, akan dicarikan jalan keluarnya dan bisa berangkat setelag 1 Agustus," ungkapnyaTetapi, kapan pastinya mereka bisa diberangkatkan ke Arab Saudi juga masih gelapSebab, Kemenakertrans hanya berjanji untuk mencarikan jalan keluar.
Meski beberapa catatan masih belum berhasil dipecahkan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tetap ngeyel moratorium harus dilaksanakan hari iniKepala Pusat Humas Kemenakertrans Suhartono mengatakan keputusan itu dibuat oleh pemerintah untuk?memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada pekerja di luar negeri.
"Menakertrans sudah menyatakan, siapa saja yang ingin jadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi agar mengurungkan niatnya," ujar SuhartonoDia juga menyarankan agar calon tenaga kerja untuk mengalihankan tujuan ke negara-negara penempatan lainnya yang tidak terkena moratorium.
Keputusan tersebut sudah matang karena Kemenakertrans sudah mengumpulkan Asosiasi PPTKISSecara khusus, mereka diminta untuk mematuhi dan mendukung langkah pemerintah tersebutMuaranya, aka nada pembenahan managemen perekrutan, pelatihan dan penempatan kerja.
Suhartono menegaskan, pihaknya bukan tidak mempersiapkan langkah antisipasi paska berlakunya moratoriumSalah satu langkah serius pemerintah adalah dengan menawarkan penempatan TKI ke negara-negara lain yang tidak terkena moratoriumDisamping itu, pemerintah juga berusaha memperluas kesempatan kerja di dalam negeri.
Beberapa negara yang bakal jadi penempatan adalah Hongkong, Singapura, Brunei, Taiwan, UEA, Qatar dan Malaysia kalau moratorium sudah dicabutSelain itu, pemerintah juga mempersiapkan tiga cara lainnya yakni PNPM Mandiri khusus untuk daerah-daerah yang warganya gagal diberangkatkan ke Arab SaudiKedua, program padat karya produktif dan Ketiga adalah teknologi tepat guna.
Sebelumnya, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan moratorium tidak bisa lagi ditawarDia mencelaskan, setiap bulannya Indonesia mengirimkan 15 ribu - 20 ribu tenaga kerja ke Arab SaudiAgar tidak terjadi ledakan pengangguran, dia meminta perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR).
Mereka diminta untuk memberdayakan calon tenaga kerjaMuhaimin yakin, kalau semua BUMN mau memberikan CSRnya, pengangguran massal tidak akan terjadi(dim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sidang Isbat Putuskan 1 Ramadhan Jatuh Besok
Redaktur : Tim Redaksi