Banyak Daerah Cicil Pencairan Anggaran Pilkada

Rabu, 10 Juni 2015 – 18:34 WIB
Foto: dok.Jawa Pos

jpnn.com - JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, seluruh daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang, telah mencairkan anggaran Pilkada.

Namun belum seluruhnya mencairkan 100 persen dari total anggaran yang disepakati dan tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

BACA JUGA: JK Sebut UU ASN Terlalu Ribet, Sulit Diimplementasikan

“Data yang kami miliki sampai hari ini seluruh daerah sudah mencairkan anggaran. Tapi dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang sudah mencairkan 100 persen, pencairannya dua tahap. Ada juga yang mencairkannya tiga tahap. Tapi sebagian besar NPHD dicairkan dengan dua tahap,” ujar Arief, Rabu (10/6).

Meski belum seluruh daerah mencairkan 100 persen anggaran yang dibutuhkan, namun ketersediaan menurut Arief bisa terpenuhi. Apalagi anggaran digunakan sesuai tahapan. Namun begitu, Arief menegaskan, pihaknya selalu mengingatkan KPUD untuk tetap menginformasikan ke Pemerintah Daerah, agar anggaran tetap dicairkan tepat waktu.

BACA JUGA: Menteri Gobel Punya Kabar Gembira Jelang Puasa

“Pencairan tepat waktu sangat dibutuhkan. Kalau disegel atau terlambat, kan ngaco, bisa menganggu tahapan. Karenanya ketika melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek), monitoring, dan supervisi, kami selalu ingatkan KPUD agar memberitahu pemerintah pusat dan daerah, anggaran yang sudah dicarikan itu akan habis sampai bulan apa,” ujarnya.

Arief mencontohkan, anggaran yang dicairkan baru sepertiga dari total anggaran yang disepakati. KPUD tentu sudah dapat memperhitungkan sampai bulan berapa anggaran tersebut habis terserap. Karena itu sebelum habis, KPUD harus memberitahu Pemda untuk pencairan tahap berikutnya.

BACA JUGA: Bang Yos Harus Memilih, BIN atau PKPI

“Jadi tahapan bisa berjalan terus dan terjaga. kemudian misalkan pencairannya setengah, itu kapan habisnya dan kapan cair sisanya, itu penting dipastikan,” ujar Arief. (gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Desak Pemerintah Angkat Seluruh Honorer K2 jadi CPNS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler