jpnn.com - JAKARTA – Kebijakan cleansing yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan memberhentikan sejumlah guru honorer langsung berdampak pada siswa di sekolah.
Wali kelas di sebuah SMPN Negeri di Jakarta pada Minggu (21/7) sore mendadak mengumumkan ada perubahan jadwal pelajaran.
BACA JUGA: Dede Yusuf: Kebijakan Cleansing Guru Honorer Bisa Menyebabkan Kekurangan Guru
Padahal, pada pekan sebelumnya sudah terjadi perubahan jadwal pelajaran.
Di grup WhatsApp (WA) siswa, seorang siswa bertanya apakah memang setiap pekan akan ada perubahan jadwal?
BACA JUGA: Menjelang Seleksi PPPK 2024, Ratusan Guru Honorer Diusir Halus, Cleansing Pembawa Maut
Ibu Wali Kelas menyampaikan bahwa perubahan jadwal yang berulang-ulang terpaksa dilakukan karena saat ini sekolah mengalami kekurangan guru akibat beberapa guru sudah tidak mengajar.
“Mengapa tidak menambah guru?” tanya seorang siswa di grup WA.
BACA JUGA: Penetapan PP Manajemen ASN Molor, PPPK & Honorer Tua Keburu Pensiun
Bu Guru Wali Kelas menjawab bahwa penambahan guru menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.
“Bahkan Bapak Kepala Sekolah tidak berhak (menambah atau merekrut guru baru, red),” begitu jawaban Ibu Wali Kelas.
Perkembangan terbaru kasus dunia pendidikan di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta segera merekomendasikan sekitar 4.000 guru honorer daerah itu untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Sebanyak 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik,” kata Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri silaturahmi bersama Kepala Sekolah se-DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7).
Pertemuan dihadiri 2.700 kepala sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) se-DKI Jakarta.
Heru juga didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Agus Joko Setyono dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin.
Heru juga mengingatkan bahwa jumlah 4.000 guru honorer tersebut tidak bisa bertambah lagi karena pendataan sudah selesai dilakukan pada Desember 2023.
Angka tersebut sudah termasuk di dalamnya 107 guru yang terkena penataan.
Oleh karena itu, tegasnya, kepala sekolah tidak boleh merekrut guru honorer baru tanpa seizin Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta.
Heru juga menyampaikan, pihaknya akan terus berupaya untuk memperhatikan nasib guru honorer dalam mendapatkan haknya dengan baik, serta menyiapkan langkah untuk meningkatkan derajat guru honorer di Jakarta.
Selain itu, kata Heru, Dinas Pendidikan DKI juga membuka lowongan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru pada Agustus 2024.
Dia pun mengajak para guru honorer untuk mendaftarkan diri agar dapat diproses sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
"Pada 2025, kami akan membuka kembali pendaftaran guru KKI. Jadi, 2.300 guru honorer lainnya bisa ikut mendaftarkan diri. Jika nanti anggarannya memungkinkan, jumlahnya akan bertambah lagi. Selain itu, kami juga akan memenuhi kebutuhan untuk kekurangan guru di sekolah khusus atau difabel,” kata Heru.
Selama menunggu pendaftaran guru KKI pada Agustus 2024 maupun 2025, para guru akan tetap mengajar seperti biasa. Upaya ini dilakukan untuk menghormati jasa para guru-guru sebagai pahlawan pendidikan.
Kemudian, terkait kekurangan guru, Disdik Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melakukan pemetaan bagi sekolah yang memiliki kelebihan guru untuk memudahkan penempatan para pengajar di sekolah yang mengalami kekurangan guru.
“Kekurangan guru lagi dihitung. Dengan adanya pertemuan kepala sekolah hari ini, kita bisa lakukan reposisi. Kalau ada yang kelebihan guru IPA, bisa digeser ke sekolah yang tidak punya guru IPA," katanya.
Para kepala sekolah juga sepakat tidak harus merekrut guru honorer lagi melainkan melakukan pemetaan untuk mengatasi kekurangan guru, termasuk memperhitungkan yang 4.000 guru honorer ini. (antara/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu