jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Irwan mengkritisi cara rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK melalui seleksi.
Menurut Irwan, pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan masa pengabdian mereka selama ini.
BACA JUGA: Jumlah Tanda Tangan Petisi Tambahkan Afirmasi PPPK Naik, Tetapi tak Signifikan
Guru honorer yang masa pengabdiannya sudah cukup seharusnya tidak mengikuti proses seleksi lagi untuk diangkat sebagai PPPK.
Sebab, kata Irwan, mereka bakal kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda dan lebih singkat masa pengabdiannya.
BACA JUGA: Ali Kalora Ditembak Mati TNI-Polri saat Bersama Jaka Ramadhan
"Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung bukan melalui seleksi, tetapi dilihat masa pengabdian para guru itu," kata Irwan di Jakarta, Minggu ((19/9).
Irwan menyayangkan cara pemerintah memperlakukan guru honorer dengan mengharuskan mereka ikut tes PPPK 2021 demi memperoleh kesejahteraannya, padahal para pendidik itu telah mengabdi belasan tahun.
BACA JUGA: Informasi Penting Kemendikbudristek soal Tuntutan Afirmasi Masa Kerja Peserta Tes PPPK Guru 2021
Wakil sekretaris Fraksi Demokrat di DPR RI itu juga mempertanyakan kepedulian Mendikbudristek Nadiem Makarim terhadap guru honorer yang telah mengabdi begitu lama.
Terutama, kata Irwan, ketika banyak di antara guru honorer gagal mencapai passing grade atau ambang batas yang tinggi dalam tes PPPK Guru 2021.
"Mereka sudah mengabdi sangat lama dan mereka mengajar itu di pelosok-pelosok daerah, seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah," tegasnya.
Oleh karena itu, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu mendesak pemerintahan Jokowi memberi perhatian kepada guru honorer yang sudah cukup masa pengabdiannya dengan mengangkat mereka menjadi PPPK maupun CPNS tanpa tes.
Politikus asal Kalimantan Timur itu menyebut cara itu pernah dilakukan pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengangkat 1,1 guru honorer menjadi CPNS.
Apa yang dilakukan Presiden SBY, kata ketum CAKRA AHY itu, berbanding terbalik dengan rezim Jokowi yang baru mengangkat ribuan guru honorer menjadi CPNS selama enam tahun memimpin Indonesia.
"Saya sangat prihatin melihat nasib para guru honorer tetapi belum diangkat juga. Padahal, pengabdian mereka seharusnya diapresiasi dan diafirmasi," tandas Irwan Fecho. (fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam