jpnn.com, JAKARTA - Sekira 260 ribu honorer K2 tenaga teknis administrasi (TTA) meminta pemerintah untuk diakomodir melalui penyetaraan jabatan.
Pasalnya, banyak tenaga teknis yang jabatannya tidak masuk dalam daftar 147 jabatan fungsional PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 38 tahun 2020.
BACA JUGA: Pernyataan Ketua Honorer K2 Tenaga Administrasi soal Revisi UU ASN
Selain itu, banyak honorer K2 tenaga teknis yang pendidikannya setara SMA sehingga menyulitkan mereka mendaftar PPPK.
"Kami minta TTA bisa terakomodir secara keseluruhan melalui penyetaraan jabatan," kata Ketua Forum Hononer K2 Tenaga Teknis Administrasi (FHK2TA) Adi Mulyadi alias Adhim kepada JPNN.com, Selasa (17/3).
BACA JUGA: Forum Guru Honorer Non-K2 Puji Presiden Jokowi dan Bu Uni
Dia mengaku bersyukur atas terbitnya Perpres yang mengatur jabatan PPPK walau masih ada kekurangannya. Sebab, belum terakomodirnya TTA secara keseluruhan di dalamnya.
"Memang itu menjadi tugas dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penyetaraan jabatan. Namun saat ini mereka sedang fokus pada pengisian e-formasi yang berakhir pada Maret ini," ucapnya.
BACA JUGA: Menteri Tjahjo Kumolo: Ingat, Ini Harus Dipatuhi Seluruh PNS
Itu sebabnya, Adhim berharap revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) benar-benar dibahas dan dituntaskan.
Sebab, hanya revisi UU ASN yang bisa menyelesaikan masalah honorer K2 secara keseluruhan tanpa ada prioritas, batasan usia dan mengakomodir jenjang pendidkan SLTA sederajat.
"Semoga DPR fokus kepada honorer K2 sehingga revisi UU ASN bisa gol karena disetujui pemerintah. Kalau ditambah nonkategori pasti tidak akan gol lagi seperti periode lalu," tutup Adhim. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad