jpnn.com, JAKARTA - Konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan di Jambi cukup banyak.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat setidaknya konflik terjadi di 29 desa.
BACA JUGA: Mantan Pejabat ini Bantah Terlibat Dugaan Korupsi Cukai Rokok dan Alkohol
Walhi kini mendampingi penyelesaian konflik yang terjadi di 29 desa dimaksud.
"Saat ini intens kami dampingi yakni penyelesaian konflik lahan di 29 desa di Provinsi Jambi," ujar Direktur Eksekutif Walhi Jambi Abdullah, di Jambi, Selasa (7/9).
BACA JUGA: Pemprov DKI Berencana Buka Tempat Wisata, Bioskop?
Konflik lahan di 29 desa di daerah itu didominasi desa-desa yang berada di Kabupaten Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Abdullah menjelaskan sebagian besar konflik lahan di Jambi terjadi antara masyarakat dengan perusahaan sebagai pemegang izin hak guna usaha (HGU).
BACA JUGA: Julukannya Tanaman Panjang Umur, Khasiatnya Banyak Banget
Di antaranya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang.
Saat ini perkembangan pendampingan yang dilakukan Walhi, yakni dalam proses menyusun data subjek dan objek serta verifikasi internal antara kelompok tani di desa dengan Walhi.
Selanjutnya, pendampingan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait.
Seperti Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan apakah lahan yang dimaksud benar-benar berada di kawasan hutan atau berada dalam izin HGU yang dimiliki oleh perusahaan.
Walhi berharap penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik dan lebih cepat, karena telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Sengketa Lahan di DPRD Provinsi Jambi.
"Hadirnya Pansus Sengketa Lahan Provinsi Jambi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik lahan di Jambi, karena pansus memiliki wewenang untuk memanggil pihak-pihak yang bersangkutan," kata Abdullah.
Pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (7/9) siang mengundang sejumlah non-governmental organization (NGO) di Provinsi Jambi untuk berkoordinasi dalam melakukan penyelesaian konflik lahan di wilayah Provinsi Jambi.
"Kami mengundang NGO dalam rangka untuk mendata konflik lahan yang ada di wilayah Provinsi Jambi, karena NGO sudah terlebih dahulu mendampingi penyelesaian konflik lahan di Jambi," kata Ketua Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi Wartono Triyan Kusumo.
Selain itu, juga untuk mengetahui sejauh mana proses penyelesaian konflik lahan yang didampingi oleh NGO di Provinsi Jambi.
Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi memiliki waktu enam bulan untuk menyelesaikan konflik lahan di Provinsi Jambi.
Dengan waktu yang cukup singkat tersebut Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi akan mendata konflik lahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
Sejumlah konflik lahan yang sudah diidentifikasi yakni konflik lahan di Kabupaten Tebo, tepatnya di daerah Patokan 55 konflik lahan antara masyarakat dengan PT Lestari Asri Jaya (LAJ).
Kemudian di daerah Lubuk Madrasah konflik lahan antara masyarakat dengan PT Wirakarya Sakti (WKS).
Selanjutnya penyerobotan lahan dengan PTPN VI di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
"Aturan yang berbenturan dengan peraturan di pemerintah pusat akan kami koordinasikan dengan kementerian terkait, sepanjang aturan tersebut memberatkan untuk masyarakat kami minta untuk ditinjau ulang," kata Wartono.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang