jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai sistem pilkada langsung lebih baik dibanding lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Amali, jika ada ekses yang kurang baik dari pelaksanaan lilkada langsung, maka hal itulah yang harus diperbaiki. Bukan justru menyalahkan sistemnya.
BACA JUGA: KPU Minta Caleg Lampirkan LHKPN
"Saya meyakini bahwa pelaksanaan pilkada Langsung buat demokrasi kita itu lebih baik, ketimbang dikembalikan lagi ke DPRD," ungkap Amali di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4).
Dia mengatakan kalau yang dipersoalkan adalah biaya yang besar, justru banyak item yang bisa dihilangkan atau dikurangi. "Terus, ada yang mengatakan bahwa akibat itu (pilkada langsung) kemudian ada money politik, nah memang siapa yang menjamin kalau di DPRD tidak ada money politik?" tanya Amali.
BACA JUGA: KTP-El untuk Penganut Kepercayaan Diproses Usai Pilkada 2018
Menurut Amali, partai politiklah yang harus membenahi segala kekurangan terkait pilkada langsung. Misalnya, bagaimana partai itu bisa memilih dan menghasilkan calon yang benar-benar punya kemampuan memimpin, memiliki karakter kerakyatan dan konsistensi menjalankan program.
"Kemudian tidak tergoda untuk melanggar hukum dan lain sebagainya," katanya.
BACA JUGA: Tito Karnavian Pengin Sistem Pilkada Dievaluasi
Dia melihat pilkada langsung juga banyak menghasilkan pemimpin yang baik. Amali mencontohkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Bupati Trenggalek Emil Dardak dan lainnya.
"Ada yang di Bantaeng itu yang punya inovasi, punya kemampuan untuk memimpin dan mengangkat daerahnya. Pak Jokowi dari Solo Kemudian beliau ke Jakarta," ujar politikus Partai Golkar ini.
Sekali lagi, Amali meyakini bahwa bukan soal sistem pilkadanya yang salah. Dia meyakini bahwa pilkada langsung yang bisa menjamin pelaksanaan demokrasi di negeri ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Sulsel: Debat Publik Berpotensi Rebut Swing Voters
Redaktur & Reporter : Boy