jpnn.com, BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan meminta calon anggota legislatif untuk melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan dalam Pemilu 2019.
“Selama ini kan hanya Pilkada saja yang diminta, sekarang anggota DPRD juga,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencenaan dan Data, Syafrudin, Kamis (5/4).
BACA JUGA: KTP-El untuk Penganut Kepercayaan Diproses Usai Pilkada 2018
Syafrudin menjelaskan, KPU telah mengatur langkah tersebut dilakukan untuk merespons kejadian adanya calon kepala daerah di Pilkada 2018 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
Meski menjadi tersangka, mereka tetap bisa melanjutkan proses pilkada seperti calon lainnya.
BACA JUGA: KPU Bakal Larang Mantan Napi Korupsi Maju Sebagai Caleg
Dengan adanya persyaratan itu, semua pihak nantinya bisa mawas diri dalam mencalonkan maupun dicalonkan dalam pemilu mendatang.
“Ini agar semuanya berhati-hati, baik dari personal bacaleg dan partai politik yang mencalonkan,” kata dia.
BACA JUGA: KPU Persilakan Caleg Pakai Foto Capres di Alat Kampanye
Selain meminta agar para calon legislator melampirkan LHKPN saat mendaftar, Peraturan KPU juga berisikan larangan bagi para mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon legislatif.
Sampai sekarang, rencana itu masih tertuang dalam rancangan Peraturan KPU soal pencalonan legislatif. KPU RI akan membahas rancangan peraturan pencalonan tersebut bersama DPR. (kub/gob)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Siapkan Aturan agar Parpol Tak Usung Caleg Koruptor
Redaktur & Reporter : Yessy