jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPD) Neta S Pane menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mendorong Kapolri Jenderal Idham Azis segera mengarahkan Polri yang melek terhadap teknologi.
Neta menegaskan, Polri harus menerapkan teknologi informasi (TI) 4.0 demi meningkat kinerjanya ketimbang sibuk urusan menambah jumlah perwira tinggi.
BACA JUGA: IPW Anggap Prestasi Sigit Biasa Saja, Cuma Orang Dekat Jokowi
Neta menilai Polri asyik sendiri melebarkan organisasi dengan euforia penambahan jenderal di sana-sini. "Sehingga jumlah jenderal Polri membeludak seperti sekarang ini," kata Neta dalam rilis catatan akhir tahun IPW, Minggu (22/12).
Neta menambahkan, sangat ironis bila Presiden Jokowi akan menghapus sejumlah eselon di kementerian, namun Polri malah melebarkan organisasinya. Sebagai contoh adalah menjadikan Brimob dan Divisi Humas Polri dipimpin jenderal bintang tiga, ataupun penambahan polres yang dipimpin perwira berpangkat kombes.
BACA JUGA: IPW Prihatin Sahroni NasDem Tak Mendukung Razia Pajak Mobil Mewah
Mantan wartawan itu menegaskan, di era milenial sekarang ini Polri perlu segera menata organisasi dan personelnya dengan mengedepankan teknologi informasi. "Sehingga secara bertahap kepolisian menuju Polri 4.0," tegasnya.
Saat ini, kata Neta, Polri masih menerapkan konsep lama yang sudah sangat ketinggalan zaman dan menjadi beban berkepanjangan bagi Korps Bhayangkara itu. Rasio 1:750 atau satu polisi untuk 750 penduduk yang mengacu pada PBB sudah tidak rasional lagi.
Neta menegaskan, negara-negara maju dan modern tidak lagi memakai rasio tersebut. Sebab, negara maju malah mengurangi jumlah polisi dan meningkatkan penggunaan TI, termasuk memasang kamera pemantau atau CCTV di banyak lokasi.
"Dengan CCTV di mana-mana, polisi modern bisa bereaksi cepat dan lima belas menit tiba di TKP. Teknologi menjadi andalan kepolisian dalam melindungi masyarakat," ujarnya.
Penulis buku Jangan Bosan Kritik Polisi itu menambahkan, dengan berkembangnya konsep Polri 4.0, kepolisian di negara negara maju tidak lagi menggeber rekrutmen polisi secara besar-besaran. Saat ini, tuturnya, Polri merekrut 9.500 anggota baru per tahun, termasuk 300 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).
Neta menyebut perekrutan besar-besaran itu mengakibatkan penumpukan personel kepolisian. Jumlah kombes yang menganggur kian banyak.
Jumlah perwira Polri berpangkat AKBP yang menganggur pun lebih dari tiga kali lipat. "Akibat hal ini, Tito Karnavian saat lengser dari Kapolri meminta maaf karena banyaknya jumlah kombes menganggur saat ini," ujarnya.
Dia menegaskan, situasi buruk di Polri itu harus disudahi. Reformasi Polri harus dikembalikan kepada khitahnya agar melahirkan kepolisian yang efisien, efektif, profesional, modern dan tepercaya. "Bukan reformasi Polri yang melahirkan jenderal di mana-mana," tegasnya.
Oleh karena itu Neta menegaskan, Presiden Jokowi harus segera mendorong Kapolri Idham Azis melahirkan Polri 4.0. Selain itu, Neta juga mengusulkan perekrutan Polri dari lulusan Akpol perlu dimoratorium dua atau tiga tahun ke depan untuk mengatasi kelebihan jumlah kombes dan AKBP.
"Sebab, makin banyaknya polisi manusia di lapangan persoalan bukannya cepat selesai tetapi makin banyak persoalan baru dan rumit, yang membuat konsep profesional, modern dan terpercaya Polri diragukan banyak pihak," paparnya.
Untuk itu pula Neta mendorong Polri pada 2020 lebih serius menata organisasi, mengevaluasi SDM dan peralatannya, untuk kemudian membuat grand desain menuju Polri 4.0. "Sehingga Polri Promoter (profesional modern tepercaya) benar adanya dan tidak diplesetkan menjadi promosi orang orang tertentu," pungkasnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy