jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR diminta mendukung pemerintah dan jajaran Polri dalam menindak penunggak pajak dan penyelundup mobil mewah. Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan hal itu setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kegiatan Polda Jasa Timur yang menjaring sejumlah mobil mewah.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai sikap Sahroni itu bertolak belakang dengan semangat pemerintah dan penegak hukum yang ingin meningkatkan pendapatan negara. Karena itu, Neta meminta polisi tak perlu takut untuk bertindak tegas meski ada tudingan Sahroni itu.
BACA JUGA: DPR Ingatkan Polisi Jangan Arogan Saat Menertibkan Mobil Mewah
“Tujuannya agar pemilik mobil mewah itu taat peraturan. Jika para pemilik mobil mewah itu merasa benar dan diperlakukan tidak adil oleh polisi, mereka bisa mengadu ke Propam atau bahkan mempraperadilankan Polda Jatim,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (18/12).
Menurut Neta, sikap Polda Jatim sangat tegas dan patut mendapat apresiasi karena mobil mewah tersebut langsung diangkut ke Polda Jatim. "Ada tiga alasan yang membuat Polda Jatim bertindak tegas. Pertama, adanya kasus mobil mewah yang terbakar di jalanan di Surabaya. Antisipatif memang harus dilakukan polisi karena kasus mobil terbakar di jalanan tentu sangat berbahaya,” ujarnya.
BACA JUGA: Selain Menunggak Pajak, Mobil Mewah di Indonesia juga Banyak Tanpa Surat Legal
Neta memperkirakan banyak mobil mewah di Indoneisa tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Dengan kata lain banyak mobil mewah yang tidak bayar pajak.
“Seharusnya semua Polda di Indonesia mengikuti langkah tegas yang dilakukan Polda Jatim agar para pemilik mobil mewah tidak bersikap sesukanya,” terangnya.
BACA JUGA: Banyak Juga Orang Kaya di Bogor Menunggak Pajak Mobil Mewah, Nilainya Fantastis
Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka untuk mengusut dan berkoordinasi, jika dalam proses investigasi yang dilakukan Bea Cukai tersebut ditemukan ada indikasi korupsi.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan kasus penunggak pajak dan penyelundupan mobil mewah pasti merugikan negara. Terlebih akhir-akhir ini ada informasi penyelundupan mobil mewah bermodus pameran.
Saut mengaku sudah bicara beberapa hal dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Hari Antikorupsi tentang meningkatkan upaya bersama secara detail sampai ke akar-akar masalah yang mengacaukan potensi penerimaan negara. Termasuk dari penyelundupan kendaraan mewah.
“Di mana strategi nasional pemberantasan korupsi. Pemerintah lewat Perpres 54 tahun 2018 juga membuat program yang sama pada sisi pendapatan negara, mengingat rasio pajak kita masih rendah,” kata Saut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi tindakan Polda Jatim. Politikus NasDem ini mengingatkan pemeriksaan terhadap sejumlah mobil mewah di Surabaya, tidak sewenang-wenang. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga