jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk terus memerangi korupsi. Orang nomor satu di Indonesia itu pun dukungannya pada upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, saya mendukung penuh penguatan KPK baik dari sisi kelembagaan dan kemandirian," tegas Jokowi -nama panggilan Joko Widodo- saat Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2016 di Jakarta, Kamis (1/12).
BACA JUGA: P21 Kasus Ahok Tak Ada Hubungan dengan Demo 212
Jokowi juga menegaskan, penegak hukum yang berintegritas sangat diperlukan untuk memberantas korupsi. Menurutnya, saat ini perlu membudayakan sikap jujur dan integritas lantaran banyak aparat yang ditangkap karena melakukan pungutan liar.
"Laporan pungli dan tim sapu bersih pungli pengaduan masyarakat sudah lebih dari 10 ribu. Hasilnya terlihat banyak ditangkapnya aparat yang masih berani melakukan pungli," kata Jokowi.
BACA JUGA: KPK Panggil Bupati Kebumen Terkait Suap Ijon Proyek Disdikpora
Dia menambahkan, pemberantasan korupsi di Indonesi tidak pernah berhenti. Hingga hari ini, Jokowi berujar, ada 122 anggota DPR, DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga pemerintah, empat duta besar, tujuh komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon 1 hingga 3, serta 14 hakim yang dipenjara karena korupsi.
"Tapi jangan diberikan tepuk tangan untuk ini. Menurut saya semakin sedikit dipenjara, artinya kita semakin berhsil mencegah dan memberantas korupsi," kata Jokowi.
BACA JUGA: Kibarkan Bintang Kejora, Puluhan Warga Papua Ditangkap Polisi
Menurut dia, yang menjadi prestasi jika pelayanan publik baik. Selain itu, semua sistem sistem pemerintahan harus berjalan efektif.
Dia mengaku sering bertanya mengapa perilaku korup terus berlangsung meski sudah banyak koruptor yang dipenjara. "Ini artinya penegakan hukum selama ini belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada koruptor," ujar Jokowi.
Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KNPK yang sudah menjadi agenda tahunan bertujuan untuk mengevaluasi inovasi pemberantasan korupsi sehingga menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti secara nyata. Selain itu, KNPK 2016 juga sebagai medium untuk menyampaikan kemajuan pemberantasan korupsi yang telah dicapai pemerintah kepada publik.
Menurut Agus, ada dua aspek penting yang didorong dalam konferensi ini. Pertama, upaya sinergi antara pemangku kepentingan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum melalui pembangunan integritas aparat penegak hukum.
Kedua adalah upaya menghapuskan korupsi atau perilaku koruptif pada sektor pelayanan publik dan perizinan. “Kedua aspek tersebut merupakan bagian dari fokus KPK dalam strategi nasional karena dirasa memiliki dampak yang signifikan terhadap publik,” kata Agus.
Hal ini juga sangat penting untuk mendukung salah satu fokus pemerintah yang membentuk Saber Pungli dalam rangka mewujudkan pelayan publik yang bersih dan profesional. Pada kesempatan ini, KPK juga meluncurkan aplikasi JAGA untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memberikan masukan terhadap layanan publik.
Selain itu, KPK juga melakukan penyerahan hasil pemulihan aset (asset recovery) dari hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi kepada menteri keuangan.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Choel Mallarangeng Jalani Pemeriksaan Singkat di KPK
Redaktur : Tim Redaksi