jpnn.com, JAKARTA - Banyak pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi incaran partai politik. Mereka dianggap punya pengaruh di masing-masing wilayahnya.
"Banyak pengurus PGRI di daerah yang dirayu-rayu parpol. Walaupun tidak ada modal (uang), parpol tetap gencar mendekati karena mereka tahu pengurus PGRI punya pengaruh sehingga bisa menarik suara guru dan keluarganya" ujar Ketum Pengurus Besar (PB) PGRI Unifah Rosyidi dalam konpers di Jakarta, Selasa (7/8).
BACA JUGA: Kok Kuota Guru Honorer K2 Dipangkas Begitu Banyak?
Rayuan maut parpol juga gencar dilakukan kepada para pengurus besar PGRI. Unifah bahkan sering dijanjikan mendapatkan posisi strategis. Namun, rayuan itu tidak dihiraukan karena ingat posisi PGRI itu independen dan non partisan.
"Pengurus PGRI kan rata-rata enggak punya duit, ehh masih dirayu-rayu. Katanya, enggak usah siapin modal nanti diurus parpol. Saya bersyukur banyak pengurus PGRI tetap menjaga netralitasnya," ucapnya.
BACA JUGA: Ketum PGRI Tantang Menteri Asman Buka Data Honorer K2
Dia menegaskan, bila ada pengurus maupun anggota PGRI yang terlibat politik praktis, otomatis harus mundur. Tidak hanya dari organisasi PGRI tapi juga status aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: Penuhi Jam Mengajar, Guru Boleh Mengajar di Sekolah Lain
"Aturan main ASN kan sudah jelas, harus netral dan tidak berpolitik praktis. Kalau sampai kejadian, ya harus mundur," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Minta Guru Setop Beri PR ke Siswa
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad