jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah kepala daerah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Pradja. Mereka meminta pandangan soal pencegahan korupsi di daerah.
"Yang kami follow up adalah semangat teman bupati dan wali kota dalam rangka pencegahan korupsi di daerah kami masing-masing. Kedatangan kami ini untuk meminta pandangan dari pimpinan KPK," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Vicky Lumentut di KPK, Jakarta, Selasa (6/5).
BACA JUGA: Prabowo-Ical, Duet Tokoh Sama-sama Bermasalah
Menurut Vicky, banyak potensi kerawanan korupsi di daerah lantaran adanya benturan peraturan antara pusat dengan daerah. Misalnya saja soal peraturan-peraturan dari kementerian dan petunjuk teknis yang turun ke kabupaten/kota waktunya sangat mepet. "Sehingga membuat kami kesulitan untuk melaksanakan," ujarnya.
Wali Kota Manado itu menjelaskan, KPK belum memberikan rekomendasi apapun. Karenanya akan ada pertemuan lanjutan untuk membicarakan langkah konkrit dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
BACA JUGA: Bangun Koalisi untuk Pilpres Tak Perlu Tunggu Rekapitulasi KPU
"Nanti akan ada tindaklanjut untuk merumuskan langkah-langkah konkrit bersama dengan KPK untuk tindak lanjutnya ke depan," ucap Vicky.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany berharap kepala daerah dapat menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat tanpa berbenturan dengan peraturan.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi E-KTP, Maki: Pengusaha Juga Harus Diperiksa
"Kami berharap ada solusi sehingga kami melaksanakan tupoksi kami melayani masyarakat tapi juga tidak berbenturan dengan peraturan tertentu," tandas Airin. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ungkap Kasus JIS, Mabes Polri Didatangi AFP dan FBI
Redaktur : Tim Redaksi