jpnn.com - BANYUWANGI - Penganggaran dan pengawasan program pembangunan desa di Kabupaten Banyuwangi bakal digarap dengan sistem online. Sistem itu dinamai dengan e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Village Monitoring (e-VM). Semua desa di Banyuwangi (189 desa) akan memakai sistem itu.
"Kami baru saja melakukan pelatihan beberapa hari unutk kepala desa dan perangkatnya. Kami targetkan, minimal 40 persen desa sudah menerapkannya pada bulan pertama 2015. Setelah itu bertahap hingga semua menerapkannya pada 2015," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
BACA JUGA: Waspadai Longsor, Seminggu Lima Insiden
Menurut Anas, sistem online tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa sekaligus untuk menyambut UU 6/2014 tentang Desa, di mana ada alokasi anggaran bagi desa cukup besar. Dengan pengelolaan yang baik, dana itu diharapkan bisa berdampak optimal.
e-Village Budgeting (e-VB) merupakan sistem keuangan desa seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah seperti di kabupaten/kota, tapi berlaku untuk skala desa dan terhubung langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab).
BACA JUGA: HNW Minta Jokowi-JK Seriusi Kasus Eksodus WNI ke Malaysia
e-VB tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Semuanya berbasis online. "Sistemnya sudah siap. Ini termasuk yang pertama di Jawa Timur, bahkan Indonesia," kata bupati berusia 41 tahun itu.
Adapun e-Village Monitoring (e-VM) difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun non-fisik. Anas mengatakan, setelah dihitung, terdapat lebih dari 4.000 program di 189 desa yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Jawa tersebut. Untuk pengawasan program fisik, misalnya, setidaknya dibutuhkan tiga kali kunjungan,s sehingga butuh 12.000 kali kunjungan pengawasan.
BACA JUGA: Korupsi IMB Seret Pejabat Cilegon ke Penjara
"Kunjungan sebanyak itu tentu tidak efektif dan efisien. e-Village Monitoring akan sangat membantu karena semua online," ujarnya.
Dalam e-MS, pihak kecamatan akan akan mengambil foto pelaksanaan program. Misalnya, untuk pembangunan jalan mulai dari 0 persen (kondisi jalan belum diperbaiki) hingga 100 persen (jalan telah selesai diperbaiki). Program fisik akan dipantau melalui sistem IT yang berbasis fitur Google Map. Sehingga kondisi jalan tersebut bisa diketahui khalayak luas, utamanya pihak-pihak terkait yang mengawasi jalannya proyek tersebut. Ini untuk menghindari duplikasi bangunan yang dipertanggungjawabkan secara ganda alias meminimalisasi penyimpangan.
Anas mengatakan, secara umum terdapat dua model inovasi Banyuwangi untuk peningkatan tata kelola desa. Pertama, pendekatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan e-VB dan e-MS tersebut. "Kami akan belanja bandwidth untuk menunjang program ini," ujar Anas.
Kedua, pengaturan kelembagaan di mana ada pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif terkait program-program desa. "Jadi nanti yang input monitoring semuanya camat. Saya mencoba memotong mata rantai yang terlalu panjang. Sekarang pengaturan kelembagaan itu sedang disusun Peraturan Bupati-nya, akan saya segera tanda tangani sehingga gerak di kecamatan dan desa akan lebih cepat, tidak semuanya harus menunggu Bupati," pungkasnya. (eri/mas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Copot Ketua Fraksi di DPRD Mataram
Redaktur : Tim Redaksi