jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) didorong untuk mengembangkan Supplay Chain Management komoditas pangan secara nasional.
Usulan ini disampaikan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyusul adanya kesenjangan harga komoditas pangan strategis antar wilayah dan daerah.
BACA JUGA: Kunjungi Pulau Untung Jawa, Ketua DPD RI Jelaskan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa
"Realitas geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki dampak yang serius pada Supplay Chain barang dan jasa khususnya komoditas pangan. Indikasinya adalah pada perbedaan atau bahkan kesenjangan harga komoditas pangan antara wilayah yang satu dengan lainnya akibat kesenjangan supplay and demand," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (23/09).
Menurut mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, Kondisi geografis yang demikian rumit juga menyebabkan biaya logistik meningkat. Yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan harga antar wilayah.
BACA JUGA: Muhaimin Iskandar Diperiksa KPK, Ketua DPD RI: Jangan Dijadikan Bahan Bakar Isu Politik
"Oleh karena itu Kami mendorong Pemerintah melalui Bapanas perlu menyiasati persoalan ekonomi ini secara menyeluruh. Salah satunya dengan mengembang sistem informasi dan pemantauan distribusi dan harga pangan di setiap wilayah", sambungnya.
Sistem informasi pangan ini atau Supplay Chain Management ini, kata Sultan, akan menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam mengatur distribusi, kesiapan logistik dan menyiapkan stok hingga penetapan harga pangan strategis di suatu wilayah.
BACA JUGA: Akademisi: Proposal Kenegaraan Ketua DPD RI Solusi Perkuat Sistem Bernegara
"Penggunaan sistem data dan informasi distribusi pangan sangat penting dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan harga di setiap daerah. Kami percaya Digitalisasi logistik pangan nasional mampu mengurai persoalan Supplay Chain bahan pangan selama ini", tutupnya.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean