jpnn.com, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas, Knowledge Sector Initiative (KSI) mengembangkan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3). MP3 bertujuan meningkatkan kualitas dan kredibilitas perencanaan melalui penataan norma dan model manajemen pengetahuan.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga mengatakan, MP3 menjadi wadah strategis dalam peningkatan kualitas perencanaan melalui pendekatan bridging from research to policy.
BACA JUGA: Kabupaten Natuna Bakal Punya Kawasan Ekonomi Khusus, Potensial Banget
Selain itu, bisa dengan memanfaatkan sumber daya pengetahuan yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas.
Ke depannya, MP3 makin diperkaya repositorinya, teknik dan metode pemanfaatannya, untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan," terang Himawan Hariyoga dalam “KSIxChange#42: Peluncuran Pelaksanaan MP3 Kementerian PPN/Bappenas” secara daring, Kamis (14/4).
BACA JUGA: Pemerintah Pastikan Penerimaan Cukai Kembali kepada Masyarakat lewat Program Ini
Kerja bersama ini, ujarnya, akan memperkuat proses perencanaan nasional sehingga lebih terkendali, untuk mencapai sasaran pembangunan secara menyeluruh.
MP3 yang menjadi bagian kemitraan strategis Pemerintah Australia dan Indonesia melalui KSI ini mendukung manajemen pengetahuan sebagai pendekatan kunci di aspek knowledge-to-policy.
BACA JUGA: Ekonomi Membaik, Perusahaan Wajib Bayar THR Penuh!
Di Kementerian PPN/Bappenas, KSI mendukung implementasi manajemen pengetahuan sebagai bagian integral Perpres Nomor 81 Tahun 2010.
“Kami senang platform MP3 bisa mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house," kata Kirsten Bishop, perwakilan Pemerintah Australia sekaligus Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.
Kirsten Bishop melanjutkan MP3 juga berguna untuk kerja sama lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan Indonesia yang multidimensi.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya manajemen pengetahuan dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti.
"Ini merupakan langkah awal untuk memetakan kebutuhan pengelolaan pengetahuan yang lebih holistik," ucap Deputi Amalia.
Ditambahkannya, platform MP3 menjadi contoh bagi upaya perubahan yang bisa dilakukan setiap lembaga, bahkan unit kerja. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 100.023 ASN akan Dipindahkan ke IKN, Dapat 4 Fasilitas Ini
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad