jpnn.com, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota sejak satu setengah tahun silam.
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, kajian itu dilakukan setelah mendapat perintah dari Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Setujukah Anda Ibu Kota Negara Dipindah ke Palangka Raya?
"Jadi, ini (pemindahan Ibu Kota) bukan rencana mendadak," ungkap Erani dalam diskusi bertajuk "Pindah Ibu Kota Nih?" di Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).
BACA JUGA: Gubernur Kaltim Beber Alasan Bukit Soeharto Layak Jadi Ibu Kota Negara
BACA JUGA: Kaltim Siap jadi Lokasi Ibu Kota Negara, PNS dan Keluarga Harus Boyongan
Dia memastikan Bappenas sekarang sudah memiliki kajian yang memadai, dengan melibatkan lembaga maupun individu yang kompeten.
Erani menyatakan, pemerintah masih memperdalam kajian dari Bappenas, yang nantinya akan terus disempurnakan.
BACA JUGA: Gubernur Kaltim Beber Alasan Bukit Soeharto Layak Jadi Ibu Kota Negara
BACA JUGA: Setujukah Anda Ibu Kota Negara Dipindah ke Palangka Raya?
Menurut dia, rencana pemindahan Ibu Kota sangat serius dan mempertimbangkan sekian banyak aspek. Menurutnya, hal itu memberikan gambaran yang utuh mengenai rencana pemindahan Ibu Kota, baik dari aspek sosial, politik, budaya, ekonomi dan lainnya.
"Saya kira setelah kurang lebih satu tahun ini Bappenas sekarang sudah memiliki hasil kajian yang memadai," katanya.
BACA JUGA: Pemprov Banten Usulkan Maja jadi Ibu Kota Negara
Yang pasti, ujar Erani, rencana pemindahan Ibu Kota ke luar pulau Jawa merupakan aspirasi dari banyak pihak, mulai akademisi hingga penggerak ekonomi. Bukan hanya pemerintahan Jokowi saja.
"Ini merupakan pantulan dari aspirasi semua pihak, bukan hanya pemerintah saja," kata Erani. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rizal Ramli: Pak Jokowi Sing Eling, Bayar BPJS Dulu
Redaktur & Reporter : Boy