Bara JP Minta Polisi Tak Perlu Tanggapi Laporan RJB terhadap Najwa Shihab

Rabu, 07 Oktober 2020 – 19:34 WIB
Quraish Shihab bersama Najwa Shihab. Foto: ANTARA/Prisca Triferna

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait, meminta polisi untuk tidak menanggapi laporan Relawan Jokowi Bersatu terhadap Najwa Shihab.

Pelaporan tersebut terkait video wawancara Najwa Shihab dengan kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang tidak mau hadir menjadi narasumber, meminta polisi untuk tidak menanggapi laporan terhadap Najwa Shihab.

BACA JUGA: Info Terkini dari Relawan Jokowi Bersatu soal Pengaduan tentang Najwa Shihab di Polisi

"Polisi tidak perlu merespons laporan itu. Kami meragukan pelapor itu, hanya cari sensasi saja," ujar Viktor, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10).

Viktor menilai apa yang disampaikan Najwa Shihab dalam video tersebut adalah hal wajar.

BACA JUGA: Cara Polisi Merespons Polemik Najwa Shihab Vs Menkes Dianggap Sudah Tepat

“Minta informasi dari pejabat publik, pejabatnya enggak mau hadir, dan Najwa mewawancarai kursi kosong? Penampilan kursi kosong kami lihat sebagai karya jurnalistik yang bagus,” ujar Viktor.

“Kreatif memberikan informasi, kok jadi pejabat publik susah amat sih diundang bicara, diundang memberikan informasi publik? Jadinya kami harus wawancara kursi kosong. Itu kreativitas jurnalistik,” lanjutnya.

BACA JUGA: Respons Najwa Shihab via Instagram soal Pendukung Jokowi Perkarakan Wawancara Kursi Kosong

Menurut Viktor, Menkes Terawan Agus Putranto juga berhak tidak hadir. Namun, Najwa juga berhak memberitahukan kepada publik bahwa ia telah berusaha meminta kehadiran pejabat publik dan tidak hadir.

“Bagi kami sebaiknya yang digali adalah keterangan tidak hadir dari sang Menkes,” tuturnya.

Dia pun mengingatkan agar tak selalu membawa masalah ke polisi jika beda pemikiran.

“Kami yakin sikap ini jauh dari Pak Jokowi yang sangat menghormati setiap pendapat, menghormati setiap pihak,” jelasnya.

Sebenarnya yang justru menjadi pertanyaan, lanjut Viktor, kenapa Menteri Kesehatan atau yang mewakilinya tidak bisa hadir.

"Harusnya ruang media gratisan begini dioptimalkan untuk menginformasikan kepada publik terkait Kementerian Kesehatan atau terkait penanganan covid,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Menteri Kesehatan harus memanfaatkan media untuk memberitakan kepada publik terkait capaian-capaian Kementerian Kesehatan.

”Tapi memang beda hal kalau Menkes merasa tidak bisa berbuat banyak sebagai Menteri Kesehatan,” pungkas Viktor S. Sirait. (jlo/jpnn)


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler