jpnn.com, JAKARTA - Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengambil sikap menghentikan polemik terkait dugaan pembagian jatah kursi komisaris dan direksi di tubuh perusahaan-perusahaan milik negara.
Baranusa juga mendesak Erick menghentikan praktik rangkap jabatan dalam jajaran komisaris di BUMN karena bertabrakan dengan undang-undang yang berlaku.
BACA JUGA: Sebaiknya Adian Napitupulu dan Erick Thohir Bertemu, Bila Mentok Menghadap Jokowi
"Mendesak Erick Thohir selaku Menteri BUMN segera menghentikan kegaduhan-kegaduhan yang terjadi akibat pembagian jatah kursi komisaris dan direksi di BUMN," ujar Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan di Jakarta, Senin (27/7).
Menurut Adi, kegaduhan yang mengemuka sangat tidak pantas dipertontonkan kepada publik. Karena membuat para sukarelawan Jokowi kecewa dan melukai hati masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Adian Bantah Pernyataan Erick Thohir yang Menyebut di AS Tak Ada Lagi BUMN
"Seharusnya Erick Thohir menjadi contoh yang baik sebagai pimpinan yang dipercaya mengelola lembaga strategis bidang ekonomi itu. Apalagi dia sendiri menggembar-gemborkan masalah akhlak. Rakyat sedang susah mikir dong," kata Adi.
Adi lebih lanjut mengatakan, jika memang Erick loyal pada presiden, seharusnya tidak menciptakan kegaduhan.
BACA JUGA: Komentari Erick Thohir, Adian Napitupulu Singgung soal Posisi Presiden dan Pengantar Surat
"Daripada gaduh terus dan menjadi beban bagi presiden mending mundur," ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu sebelumnya memperkirakan 6.200 kursi komisaris dan direksi BUMN adalah titipan. Karena tidak jelas proses perekrutannya selama ini.
Untuk diketahui, Baranusa merupakan salah satu organ relawan pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 lalu. (gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang