Bareng ke Istana, Pimpinan Honorer K2 Beda Sikap soal PPPK

Rabu, 30 Januari 2019 – 12:33 WIB
Koordinator Daerah FHK2I Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Suwandi Fayakun. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sikap pimpinan honorer K2 (kategori dua) soal PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, berbeda.

Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Nur Baitih memandang PPPK sebagai solusi jangka pendek untuk penyelesaian masalah mereka. Namun, Koordinator Daerah FHK2I Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Suwandi Fayakun, konsisten dengan sikapnya.

BACA JUGA: Pernyataan Keras Ketum ADKASI soal Honorer K2

"Kami menolak PPPK dan PNS harga mati," tegas guru yang akrab disapa dengan panggilan Wandi ini, saat berbincang dengan JPNN, Rabu (30/1).

(Baca dong: Jika Honorer K2 Ingin jadi PNS, ya Dukunglah Pak Prabowo)

BACA JUGA: Jika Honorer K2 Ingin jadi PNS, ya Dukunglah Pak Prabowo

Kemarin, dia juga datang ke Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Nur Baitih dan pengurus FHK2I daerah lainnya, seperti Korwil Maluku Tengah, Maluku Utara, Halmahera Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Jawa Barat.

"Yang jelas PPPK bukan solusi honorer K2, tapi kalau dipaksakan, saya atas nama korda harus berkeadilan karena yang telah mengabdi sejak 2005 sampai saat ini harus dihargai juga oleh pemerintah," tutur Wandi.

BACA JUGA: Kabar Baik dari Istana untuk Honorer K2

Saat ditanya penghargaan apa yang diinginkan FHK2I Halmahera Utara, Wandi menyatakan, bila dipaksakan, maka harus ada keistimewaan untuk honorer K2 diangkat secara otomatis sebagai PPPK. Tanpa tes.

"Makanya kami datang ke Istana mempertanyakan kejelasan juknis PPPK itu. Kami minta harus berkeadilan dalam arti diproyeksikan dalam skema PPPK ini," jelas pengajar di salah satu SD di Halmahera Timur.

Namun setelah mendapat penjelasan dari KSP, pihaknya justru menilai skema PPPK membingungkan. Sebab, status itu dijadikan solusi oleh pemerintah untuk honorer K2 hanya karena faktor anggaran.

Menurut Wandi, bila yang membedakan hak-hak PPPK dengan PNS hanya soal pensiun, kenapa tidak sekalian diangkat menjadi PNS.

"Jadi PPPK ini bukan solusi honorer K2, tapi kesannya pemerintah mau lari dari tanggung jawab saja. Makanya tetap tidak merubah sikap kami, tetap menolak PPPK," tandasnya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai dari Istana, Sikap Pimpinan Honorer K2 tentang PPPK Mulai Berubah


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler