jpnn.com - JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid A Bachtiar mengatakan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelidiki dugaan kebocoran data pemilih dalam situs kpu.go.id.
Bareskrim Polri menemukan dugaan kebocoran data pemilih dalam situs kpu.go.id milik KPU lewat patroli siber yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
BACA JUGA: BKKBN Turut Berpartisipasi Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Lewat Pemutakhiran Data
"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami. Saat ini, CSIRT (Computer Security Insident Response Team) sedang berkoordinasi langsung dengan KPU untuk sekaligus melakukan penyelidikan," kata Vivid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (29/11).
Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
BACA JUGA: Coklit Data Pemilih: Orang Meninggal Masih Terdaftar hingga Protes soal BLT
Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums.
Situs tersebut biasanya digunakan untuk menjual data hasil peretasan.
BACA JUGA: Firli Bakal Diperiksa Sebagai Tersangka Jumat Ini di Bareskrim
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id.
Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.
Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik.
Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
Data yang berhasil diakses "Jimbo" itu mencakup informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).
Sementara itu, KPU pun terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.
"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," kata anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/11).
Betty mengatakan KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo" tersebut.
KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait, termasuk berkoordinasi dengan BSSN untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol itu. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi