jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik Barikade 98 yang mendesak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memecat Fadli Zon sebagai kadernya.
Arief pun heran Barikade 98 meminta Prabowo mundur dari jabatan menteri pertahanan Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Jokowi - Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
BACA JUGA: Fadli Zon Mengkritik Jokowi, Barikade 98 Bereaksi, Prabowo Diberi 2 Opsi
Hal ini buntut dari kritik yang dilancarkan Fadli Zon kepada Presiden Jokowi karena belum meninjau lokasi banjir di Sintang, Kalimantan Barat.
“Waduh, kok, Barikade 98 mendesak dan mengancam Prabowo mundur, ya?” kata Arief Poyuono dalam keterangannya, Rabu (17/11).
BACA JUGA: Fadli Zon Ditegur Prabowo Akibat Mengkritik Jokowi, Arief Poyuono: Tidak Perlu Dibawa ke Hati
Arief mengatakan bahwa Barikade 98 berisi tokoh-tokoh aktivis reformasi yang memperjuangkan demokrasi di Indonesia.
Salah satu yang diperjuangkan ialah kebebasan memberikan pendapat dan kritik kepada pemerintah.
BACA JUGA: Polda Riau Sikat Anak Jenderal Pelaku Illegal Logging
Sebab, kata Arief, selama rezim Orde Baru, kebebasan mengkritik pemerintah dilarang dan dibungkam.
Oleh karena itu, Arief justru heran para pejuang dan tokoh-tokoh reformasi di Barikade 98 melarang keras kritik terhadap Kangmas Jokowi.
“Padahal, Jokowi fine-fine saja tuh kalau dikritik oleh siapa pun. Paling-paling dia tertawa terbahak-bahak kalau dikritik. Wong Jokowi itu seorang politikus yang sangat demokratis dan tidak alergi dengan kritik,” ujar Arief.
Tidak hanya itu, Arief pun mempertanyakan kenapa Fadli Zon yang merupakan seorang wakil rakyat yang tugasnya melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah justru dibungkam.
“Kok, seorang Fadli Zon yang merupakan wakil rakyat yang tugasnya memang melakukan pengawasan dan kritik pada pemerintah apabila ada ketidakbenaran dalam menjalankan pemerintahan, mau dibungkam suaranya untuk menyuarakan suara rakyat, ya?” paparnya.
Dia menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengenal adanya oposisi.
Yang ada, kata Arief, cuma legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
“Legislatif itu jelas tugasnya check and balances terhadap pemerintah,” ujarnya.
Arief menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Fadli Zon itu wajar dan benar.
Hanya saja, kata Arief, yang salah ialah kritik itu dilontarkan lewat media sosial, bukan melalui saluran resmi di DPR untuk mengkritik dan melakukan pengawasan terkait kerja-kerja presiden.
“Nah, kalau sampai meminta Prabowo mundur dan mengatakan tidak ada manfaatnya kader Gerindra ada dalam Pemerintahan Jokowi, itu sih sudah enggak benar, ya. Wong Jokowi yang mengajak Prabowo untuk sama-sama membangun negara ini,” ujarnya. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy