jpnn.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai sudah gagal sebelum mulai bekerja di Kabinet Indonesia Maju. Penilaian dikemukakan Ketua Forum Masyarakat Maluku (Formama) Arnold Thenu, menyusul pernyataan Erick yang terkesan ingin didampingi tiga wakil menteri dalam menjalankan tugasnya mengurus perusahaan-perusahaan plat merah.
"Baru menjabat Erick Thohir secara tidak langsung sudah memberi sinyal tidak mampu pimpin Kementerian BUMN. Artinya, Erick Thohir sudah gagal sebelum bekerja," ujar Arnold di Jakarta, Kamis (24/10).
BACA JUGA: Tiga Pesan Rini Soemarno untuk Menteri BUMN Erick Thohir
Arnold kemudian membandingkan alasan Erick yang mengesankan 142 perusahaan BUMN cukup banyak untuk dipimpin seorang diri, dengan negara sebesar Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.
Menurut Arnold, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 260.580.739 jiwa atau sekitar 3,5 persen dari keseluruhan jumlah penduduk dunia. Sementara Tiongkok jumlah penduduknya mencapai 1.379.302.771 jiwa atau sekitar 18,6 persen dari keseluruhan penduduk dunia.
BACA JUGA: Dua Tagar Menyindir Erick Thohir Sempat Trending di Twitter
"Meski sangat banyak, Indonesia maupun RRT hanya mempunyai satu wakil presiden. Menjadi aneh, jika Erick Thohir pimpin Kementerian yang menaungi sekitar 142 BUMN meminta wakil menteri berlebihan," ucapnya.
Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 tersebut mengatakan, dalam hal ini muncul kesan Erick memaksa presiden mengubah berbagai peraturan.
BACA JUGA: Adian Napitupulu: Saya Bukan Erick Thohir
"Kalau itu dilakukan, maka menjadikan Erick Thohir anak manja. Kalau wakil menteri berlebihan, fungsi dan peran deputi serta lainnya akan menjadi berantakan alias tumpang tindih," katanya.
Arnold menyarankan, daripada Erick pagi-pagi sudah meminta wakil menteri berlebihan, lebih baik fokus membersihkan BUMN dari gerombolan intoleransi dan radikalisme yang merupakan ancaman serius bangsa ini.
"Kalau Erick Thohir tidak sanggup memimpin Kementerian BUMN, lebih baik berjiwa besar mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah," kata Arnold.
Erick sebelumnya membuka peluang posisi wakil menterinya akan diisi beberapa orang. Alasannya, Kementerian BUMN menaungi 142 perusahaan milik negara. Karena itu butuh banyak orang untuk mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut.
“Kalau 142 perusahaan, ya bisa dua, atau bisa tiga (wakil menterinya),” ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (23/10) kemarin.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang